BPS Bali Siap Hadapi Sensus Penduduk Online 2020 | Bali Tribune
Diposting : 1 February 2020 02:24
Hans Itta - Bali Tribune
Bali Tribune/ Kepala BPS Bali Adi Nugroho
balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho menyatakan siap menghadapi Sensus Penduduk berbasis online yang akan dilaksanakan selama 45 hari,  15 Februari sampai 31 Maret 2020 serentak di seluruh Indonesia.
 
"Untuk di Bali situasinya sudah lebih siap daripada wilayah lain utamanya Indonesia Bagian Timur sebagai pembandingnya, tentu saja di masing - masing wilayah ada ke khasannya, dan kami juga bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, agar ketika ada masalah bisa segera ditangani secara khusus," jelas Adi Nugroho di Denpasar.
 
Seperti dilansir Antara, pihaknya menuturkan saat ini tidak ada teridentifikasi wilayah - wilayah di Bali yang membutuhkan penanganan khusus untuk sensus penduduk online.
 
"Kenapa online karena ada tiga kepentingan nasional, yaitu membangun satu data kependudukan Indonesia, mengantarkan masyarakat memasuki era digital dan mengajak masyarakat peduli pada data. Jadi Sensus online siap tidak siap harus siap," katanya.
 
Ia mengatakan bahwa maksud dari mengajak masyarakat peduli dengan data karena selama ini bagi masyarakat data adalah kepentingan pemerintah. Menurutnya, apabila ditemukan pencurian data atau disalahgunakan dengan mudah juga menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab Pemerintah.
 
"Padahal tanpa disadari ketika check in ke hotel atau tempat - tempat baru dengan menggunakan KTP, disitu data kita disalin dan tentu berpeluang disalahgunakan, jadi melalui sensus ini sekaligus mengedukasi masyarakat untuk peduli dengan data mulai data diri sndiri," jelasnya.
 
Sedangkan terkait dengan kepentingan Pemerintah dalam membutuhkan data kependudukan selama ini dipecah dengan dua data yaitu de jure dan de facto.
 
Ia mengatakan konsep de jure digunakan sebagai layanan kependudukan, seperti data seseorang menikah, memiliki anak dan seseorang yang bertempat tinggal (usual residence). Sedangkan de facto digunakan untuk mencatat penduduk yang ditemui ketika dalam posisi saat didata.
 
Menurutnya dengan ada sistem online ini membantu dalam proses layanan kependudukan dan dalam sensus penduduk secara online sudah merangkum dua konsep de jure dan de facto.
 
Ia menambahkan bahwa untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah akan mengoperasikan kurang lebih 16 server yang akan mengambil alih dan menguatkan server yang disediakan selama sensus online berlangsung.
Adi menargetkan 100 persen sensus penduduk secara online dapat terlaksana dan dengan mengerahkan daya upaya untuk mengajak masyarakat mendukung dan membantu bersama - sama mengakses sensus online.
 
Pendekatan juga dilakukan terhadap lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan. "Ke perguruan tinggi, sekolah - sekolah kita sudah melakukan pendekatan agar bisa membantu dan mengawal sanak keluarganya yang mungkin mengalami kesulitan saat mengakses sensus penduduk secara online," katanya.