Dewan Badung Bentuk Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, Siapkan Payung Hukum Pengangkatan Guru BK di SD

BALI TRIBUNE - DPRD Badung membentuk panitia khusus (Pansus) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

 

Ketua Pansus, I Nyoman Gede Wiradana mengatakan, Ranperda yang merupakan inisiatif Dewan tersebut dibuat untuk mengganti Perda No 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung yang dianggap sudah usang. "Dalam perjalananya, Perda ini sudah usang banyak sekali perubahannya, lebih dari 60 persen. Jadi kami bukan merevisi tetapi membuat Perda baru," ungkapnya ditemui usai rapat, Senin (5/3) di gedung Dewan Badung.

 

Gede Wiradana mengatakan, dalam rapat yang juga dihadiri anggota Pansus I Nyoman Mesir, AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Ida Bagus Alit Arga Patra tersebut, poin pentingnya yang dibahas yakni menambahkan di Pasal 67 Ayat 3 bahwa dalam kesatuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pemerintah Daerah dapat menunjuk guru Bimbingan Konseling (BK) di SD. "Itu poin yang kita tambahkan. Selama ini kan belum ada. Padahal peran guru BK di SD sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa sejak dini," jelasnya.

 

Lebih lanjut ungkap Politisi asal Sibanggede tersebut, pengangkatan guru BK tersebut bisa dilakukan dengan sistem tenaga kontrak. "Jadi seterusnya mereka akan menjadi guru kontrak. Jadi ini untuk di Badung sangat penting," tegasnya lagi.

 

Anggota Pansus I Nyoman Mesir juga sependapat dengan hal tersebut bahwa di Badung keberadaan guru BK di SD sangat penting. Mengingat katanya, selama ini tenaga pendidik lebih sebagai guru pengajar, buukan pendidik. "Kalau pendidik itu kan benar-benar siswa dibimbing. Tapi kalau pengajar hanya mentransfer ilmu saja. Nah kekurangan-kekurangan inilah yang akan dibimbing oleh guru BK. Guru BK kan sudah punya skill mengenai itu, terutama pendidikan kedisiplinan kepada siswa," imbuhnya.