Diposting : 20 July 2016 13:03
habit - Bali Tribune
vaksin
Keterangan Gambar: 
VAKSIN PALSU - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan orang tua korban vaksin palsu, Selasa (19/7). DPR akan membentuk Pansus Pengawasan Obat dan Vaksin Palsu, serta mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk membuat crisis center terkait peredaran korban vaksin palsu.

Jakarta, Bali Tribune

Ketua DPR, Ade Komaruddin, meminta pemerintah membentuk crisis center terkait kasus vaksin palsu, dan harus dipimpin langsung Menteri Kesehatan (Menkes).

“Crisis center secara nasional dipimpin langsung oleh menteri untuk bagaimana mengatasi masalah ini,” katanya seusai menerima pengaduan dari para korban vaksin palsu di Ruang Kerja Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (19/7).

Dia mengatakan kasus vaksin palsu ini harus diteliti lebih dalam lagi misalnya menanyakan ke BPOM dan bagaimana tata niaga vaksin yang dipegang perusahaan BUMN sehingga diketahui akar masalahnya.

Ade menyerahkan kepada Komisi IX DPR terkait langkah ke depan menangani vaksin palsu, misalnya membuat panitia kerja dan kalau tidak cukup maka dibuat tim pengawas. “Ini untuk menindaklanjuti siapa biang kerok dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional,” ujarnya.

Dia menilai kasus vaksin palsu itu sangat krusial karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, dalam kasempatan itu, mengatakan, pemerintah mengalami dilema apakah akan membuka kasus tersebut atau tidak.

Hal itu menurut dia karena kalau dibuka akan menimbulkan kepanikan namun kalau tidak dibuka maka sama saja melakukan pembiaran terus menerus. “Lalu kami putuskan dibuka namun perlu antisipasi, apakah vaksin itu berbahaya atau tidak,” ujarnya.

‘Dia meminta Satgas melanjutkan penelusuran karena diduga kasus tersebut ada di sembilan provinsi sehingga diperlukan pembentukan crisis center. Menurut dia, pembentukan crisis center itu bertujuan agar para korban bisa mencari informasi lebih rinci.