Bali Tribune, Senin 21 Mei 2018
Diposting : 5 January 2018 21:52
Ayu Eka Agustini - Bali Tribune
visa
Keterangan Gambar: 
Anak Agung Gede Yuniartha Putra

BALI TRIBUNE - Meski kebijakan bebas visa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia membawa dampak signifikan terhadap kenaikan kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata namun Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan jika free visa untuk wisatawan mancanegara (wisman) ini perlu untuk dievaluasi.

Menurutnya evaluasi tersebut untuk negara-negara yang tidak memberikan kontribusi peningkatan kedatangan wisman ke Bali dan Indonesia umumnya. Dia menceritakan saat bertemu dengan tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di kantor GIPI Bali telah adanya pembicaraan agar bebas visa tersebut dievaluasi.

Pasalnya, banyak negara yang menikmati kebijakan bebas visa ini yang tidak memberikan kontribusinya kepada Indonesia. “Ada beberapa negara yang tercantum diberikan fasilitas bebas visa berwisata ke Tanah Air tetapi tidak berkontribusi,” beber Yuniartha, Kamis (4/1). Khusus Bali, kata dia, hanya ada sekitar 40 negara memberikan kontribusi kedatangan wisman.

Bebas visa ini memicu kenaikan yang cukup drastis terhadap kedatangan wisman pada tahun 2017 di antaranya Tiongkok hingga 50 persen lebih, India 48 persen, Korea Selatan 23 persen, Jerman 17 persen, Amerika Serikat 16 persen, Inggris 12 persen, Jepang 9 persen, Perancis 8,6 persen dan negara lainnya.

“Daftar negara yang masuk bebas visa kadang-kadang ada setahun cuma 1, 2, ada 5 warga negaranya yang ke Indonesia dan dilaporkan oleh imigrasi kepada Wantimpres. Lebih baik yang seperti itu di visakan saja. Jangan diberikan free yang seperti itu. Yang banyak masuk ke Indonesia itu layak diberi bebas visa,” papar Yuniartha.

Ditambahkannya, karena bebas visa tersebut ada beberapa warga negara asing (WNA) di Bali yang memanfaatkan ke hal-hal tidak semestinya seperti menjadi pengemis, pengamen dan tindakan negatif lainnya. Pihaknya berharap imigrasi memiliki data-data WNA yang akan masuk ke Indonesia.

“Jangan sembarangan orang dikasi masuk. Tim skrining sebelum masuk harus tahu orangnya yang akan masuk misalnya seperti fedofilia,” katanya. Dilanjutkan Yuniartha untuk menarik lebih banyak kunjungan wisman ke Bali dengan target 6,5 hingga 7 juta wisman pada 2018 ini, Kementerian Pariwisata RI akan memberikan dukungan dana promosi pariwisata senilai Rp 100 miliar.

“Uang itu tetap kementerian yang pegang. Cuma apa yang akan kita lakukan di sini sudah kita koordinasikan dengan industri pariwisata kita. Bisa untuk promosi keluar juga dengan tempatnya, dan ada promosi dalam negeri. Festival apapun yang dibuat akan dibiayai,” jelasnya.