Diposting : 25 May 2021 00:17
Nyoman Astana - Bali Tribune
balitribune.co.id | Gianyar- Insentif bendesa adat di Gianyar sempat dijanjikan Pemkab Gianyar akan cair awal bulan April. Namun, kenyataannya hingga akhir bulan April ini belum juga ada kepastian. Merasa di-PHP (pemberi harapan palsu), sejumlah bendesa mempertànyakan komitmen pemerintah.
Meski nilai tidak banyak, namun bagi sebagian besar Bendesa insentif ini sangat membantu di tengah Pandemi ini. Dari keterangan salah seorang bendesa, insentif bendesa adat se Gianyar hingga kini tidak kunjung cair. Hal ini membuat dirinya dan sejumlah bendesa lainnya di Gianyar bertanya-tanya. "Kendati tunjangan insentif yang diberikan tidak begitu besar, sangat berarti bagi kami sebagai pengayah. Apalagi di tengah Pandemi ini, kami banyak tugas tambahan untuk mendukung kegiatan pemerintah," ungkapnya.
Disebutkan, pihaknya belum menerima insentif bendesa dari bulan Januari hingga Mei ini. Sempat ada kabar akan cair awal bulan April tapi hingga kini belum ada. Besaran insentif tersebut yakni 1,3 Juta untuk bendesa adat dan 900 ribu untuk kelian adat. Kendati demikian diakuinya pihaknya masih bersyukur ada dana BKK untuk desa adat dari provinsi yang sudah cair. Dana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif sesuai aturan penggunaan dana BKK. "Kalau di Kabupaten 1,3 juta, BKK Provinsi 1,5 juta. Selama ini kami di bantu dana BKK ditengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja," jelas Bendesa yang namanya tidak mau dikorankan.
Diakuinya juga, ia dan bendesa lainnya sangat mengharapkan dana insentif tersebut bisa dicairkan. "Kalau normal saya dapat dari dunia pariwisata kebetulan merangkap guide, mengingat situasi pandemi kami tidak bisa melakukan apa-apa," jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021), mengatakan saat ini tahapan pencairan insentif Bendesa masih proses. Diakuinya pihaknya sempat menyampaikan akan cair awal bulan April. Lantaran adminitrasi perlengakapan pencairan sudah selesai. Biasanya pencairan pertriwulan. Tapi dikatakannya semua kewenangan ada di bapak kepala BPKAD. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi. "Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini," ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD, jadi semua pengeluaran harus kita atur sesuai skala prioritas dan kita akan bayar bertahap. "Semua steackholder harap memaklumi, ken sektor swasta seperti hotel restauran bahkan mem PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini," ujarnya.
