Diposting : 10 June 2020 22:12
I Made Darna - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Mangupura - Menyambut kesiapan pariwisata Badung menuju new normal, Komisi II DPRD Badung melaksanakan rapat kerja (raker) bersama Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (10/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti, dihadiri sejumlah anggota seperti Ida Bagus Sunarta, I Gusti Ngurah Lanang Umbara, Nyoman Dirga Yusa, IGAA Inda Trimafo Yudha, Made Wijaya, Ida Bagus Alit Argapatra dan Wayan Luwir Wiana. Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kadispar Made Badra dan Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika.
Anom Gumanti mengawali pembicaraan mengatakan, perkembangan pariwisata di tengah Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan. Pihaknya mempertanyakan kesiapan Dispar Badung menghadapi situasi new normal. Mengingat, Badung merupakan destinasi wisata dunia.
"Bagaimana nanti pariwisata kita ke depan? Kapan bisa dibuka kembali? Seperti apa teknis dan protokol kesehatan di masa new normal. Misal restoran, apa saja yang harus disiapkan," terangnya.
Kemudian untuk Dinas PUPR, pihaknya mempertanyakan anggaran pembangunan fisik saat pandemi Covid-19. "Apa yang bisa kita lakukan dari segi infrastruktur dalam situasi seperti ini.
Kepala Dispar Badung, Made Badra memaparkan kondisi pariwisata Badung sejak Covid-19. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung sejak Covid-19 mengalami penurunan signifikan. "Pada bulan Januari sebanyak 540.230, Februari 361.040, Maret 167.442, April 651 sedangkan sampai saat ini tidak ada kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara," paparnya.
Dalam rangka persiapan new normal, Dispar telah menyusun surat edaran (SE) kepada pimpinan pelaku pariwisata. Dalam SE tersebut berisi panduan menuju new normal tourism.
"Untuk siap-siap mengantisipasi kebijakan pusat membuka kembali obyek wisata nantinya," ujarnya.
Pemkab Badung pun kata Badra, sudah membentuk tim verifikasi kesiapan pembukaan objek wisata. Tim tersebut sudah turun ke beberapa objek sampling. Seperti, ITDC, Waterblow, Pantai Pandawa, Uluwatu, Kuta dan Beachwalk.
"Untuk tamu yang datang nanti, akan dijemput dengan protokol kesehatan. Seperti, transportasi kapasitas 50 kalau pakai taxi maksimal 2 orang. Hotel juga sudah harus mempersiapkan protokol standar Covid-19," terangnya.
Sementara untuk infrastruktur, Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba mengungkapkan, dari hasil perubahan APBD, proyek yang masih berjalan hanya lima kegiatan. Seperti penambahan gedung RSD Mangusada, peningkatan Puskesmas Abiansemal 1, hibah instansi vertikal Kejati Bali, Pengadilan Negeri Badung, penataan interior DPRD Badung yang sudah rampung tapi sebelumnya belum terbayarkan.
"Untuk ke depan, kami hanya prioritas ke pemeliharaan infrastruktur agar pariwisata yang akan kembali pulih tidak terhambat," ujarnya.
Salah satu Anggota Komisi II DPRD Badung, IGAA Inda Trimafo Yuddha mengusulkan, dalam kesiapan new normal tourism, pemerintah agar melibatkan komponen pariwisata. " Hingga kini, pemerintah juga belum ada subsidi untuk destinasi wisata, padahal itu merupakan titipan dan milik pemerintah. Destinasi wisata juga harus menyiapkan protokol kesehatan yang jelas tapi jangan terlalu berlebihan," katanya.
Sedangkan anggota lain, Made Wijaya mengungkapkan, SOP new normal masih banyak dipertanyakan di lapangan. Terutama dalam tatanan upacara keagamaan. Pihaknya pun meminta, pemerintah berkolaborasi dengan adat dalam tatanan new normal ini.
"Pengaruh adat sangat besar terhadap penanganan Covid-19 di Bali," imbuhnya.
