Bali Tribune, Senin 28 Mei 2018
Diposting : 9 May 2018 15:11
Mohammad S. Gawi - Bali Tribune
konstitusinal
Keterangan Gambar: 
Bali Tribune
BALI TRIBUNE - BERKUMPULNYA Sekretaris Jenderal (Sekjen) 9 Parpol pendukung Jokowi di Kantor Sekretariat Kabinet, Senin (7/5) kemarin setidaknya mengandung dua makna. Pertama, memperlihatkan kepada oposisi bahwa Parpol pendukung Jokowi sedang solid dan siap menang. Kedua, mau mengklaim bahwa memanfaatkan fasitas Sekretaris Kabinet untuk Parpol pendukung pemerintah adalah sah.  
 
Amatan saya, pertemuan tersebut tak bisa dilepas dari situasi politik tanah air saat ini. Bahwa gerakan komunitas yang menamakan diri “#2019Ganti Presiden” dinilai memiliki impact politik yang luar biasa besar sehingga harus dibendung dengan opini bahwa ada kekuatan akumulatif yang siap menghadang. 
 
Mengapa komunitas #2019GantiPresiden demikian mengkhawatirkan?  Karena baik jumlah maupun tingkat persebaran, gerakan itu telah mengantarkan pesan politik yang kalkulatif menyongsong Pilpres 2019.
 
Kita mesti akui, bahwa gerakan #2019Ganti Presiden saat ini adalah konstitusional. Kita juga mesti jujur bahwa tidak semua peserta gerakan tersebut secara sadar dan paham apa yang akan dilakukan. Artinya, bisa jadi ada yang dihasut atau terlibat semata-mata karena ada irisan kepentingan komunal atau irisan kepentingan nonpolitik lainnya. 
 
Dalam menghadapi gerakan komunitas #2019Ganti Presiden yang kini mengalir seperti air bah, pemerintah menghadapi dilema yakni bahwa tokoh  sasaran gerakan adalah Jokowi, yang saat ini sedang memimpin pemerintahan, sekaligus Kepala Negara. Jangankan mengarahkan pasukan TNI-Polri secara komando, ada letupan kecil di daerah dengan munculnya oknum Polri dan Satpol PP yang membendung, melokalisir dan menghambat perluasan gerakan dengan melarang pengguna kaos #2019GantiPresiden masuk di ajang CFD saja, telah membuka perang opini yang hebat. 
 
Bagi yang kontra, keterlibatan itu dinilai sebagai  perampasan hak konstitusinal warga oleh negara, sedangkan kelompok yang pro memandangnya sebagai tugas negara untuk menciptakan ketentraman. Hanya saja yang luput dari pemerintah adalah tindakan yang sama tidak dilakukan terhadap pengguna baju kaos #2019TetapJikowi yang juga sering memanfaatkan ajang CFD untuk memamerkan kekuatan. Fakta ini yang membuat telah terganggunya rasa keadilan. 
 
Meski hanya  dengan tindakan-tindakan yang terbatas dengan sasaran kubu oposisi, posisi Pemerintah tampaknya  berada dalam tekanan, apalagi ada yang secara terus menerus mereproduksi berita tentang keikutsertaan kaki-tangan negara dalam rivalitas Jokowi Vs. Prabowo. 
 
Sebaliknya, untuk mobilisasi gerakan komunitas “2019 TetapJokowi” sebagai tandingan, tak bisa dilakukan dengan leluasa karena menghindari keterlibatan kaki tangan negara dalam kerja politik seperti ini bukan sesuatu yang gampang.
Mereka harus ekstra hati-hati untuk tidak terperangkap dalam pelanggaran konstitusi. 
 
Secara tidak disadari, tujuan luhur di balik proses suksesi kepemimpinan nasional melalui demokrasi elektoral, telah terlipat oleh kepentingan dan ambisi para politisi, baik yang ingin terus bertahan, maupun yang berhasrat mengganti. Malah yang muncul adalah debat dan polemic pendukung kedua kubu—Jokowi dan Prabowo, menggelegar di jagat politik tanah air.
 
Suasana itu hendaknya dibimbing masuk dalam alam kesadaran kebangsaan. Bahwa kebutuhan bangsa dan rakyat Indonesia hari ini bukan pada tawuran pendapat yang tidak berpola dengan sedikit sekali manfaat untuk pembinaan politik bangsa. Yang diperlukan adalah narasi penyejuk dari para cendikia yang tidak memihak. 
 
Sampai di sini, tafsir atas pertemuan 9 Sekjen Parpol Pendukung Jokowi di Setneg kemarin menjadi jelas. Bahwa forum itu adalah sebuah gelar kekuatan untuk menunjukan kepada masyarakat pemilih bahwa impact politik dari gerakan #2019GantiPresdien yang intensif saat ini akan mendapat ‘perlawanan’ hebat dari kesembilan Parpol pelindung Jokowi.
 
Demikian juga tentang penggunaan fasilitas Sekretariat Kabinet untuk rapat Parpol yang mendapat kritik tajam dari Gerindra, mungkin dapat dihaluskan oleh kubu pendukung Jokowi dengan dalil bahwa karena posisi Jokowi adalah petahana dan agar terjadi keadilan politik, maka Jokowi yang sedang bekerja di Istana, dengan mudah mendapat akses untuk menemui pendukung sebagaimana yang dilakukan Prabowo kepada  pendukung-pendukungnya. 
 
Tentu saja, jika ini alasannya, ruang debat tetap masih ada. Yang paling penting adalah bahwa rivalitas politik dini yang sedang bergelora di negeri ini, hedaknya dibalut dengan semangat kebangsaan dan meletakkan keutuhan bangsa sebagai segala-galanya.