Koster Akan Lakukan Pemerataan Penduduk

Bali Tribune, Denpasar - Gubernur Bali, I Wayan Koster, akan melakukan pemerataan penduduk di Bali. Sebab, saat penduduk lebih banyak berada di wilayah Bali selatan, yaitu Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

 

“Paling banyak berada di Kabupaten Badung. Kita akan lakukan penataan penduduk dengan menggeser pertumbuhan ekonomi di wilayah lain di Bali. Supaya nantinya, orang Karangasem atau orang Jembrana atau orang Buleleng tidak perlu cari kerja ke Denpasar,” ungkap Koster saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Bali 2019 di Sanur, Senin (18/3).

 

Dikatakan Koster, laju pertumbuhan penduduk di Bali relatif kecil karena sudah stagnan atau seimbang antara yang lahir dan meninggal dunia. Selain itu, imigrasi yang masuk ke pulau Dewata juga tidak mempengaruhi jumlah penduduk di Bali. Sehingga tidak ada kebijakan apapun dari Pemda Bali untuk untuk menekan atau mengatasi laju pertumbuhan penduduk.

 

Bahkan, Koster meminta BKKBN untuk mengganti methode kontrasepsi jangka panjang jenis vasektomi. “Saya kira jumlah penduduk Bali saat ini 4,2 juta tidak ada masalah. Dan kalau bisa, jangan pakai lagi pola kontrasepsi vasektomi. Sadis sekali itu. Kalau bisa pakai yang lain,” ujarnya.

 

Menurut Koster, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bukan soal membatasi jumlah anak. Tetapi membangun keluarga yang berkualitas, yaitu sehat, cerdas, kuat, tangguh, produktif dan berdaya saing. “Kalau mengurangi jumlah, warisan kita di Bali nama Nyoman dan Ketut nanti akan hilang. Ubah paradigma dengan membangun keluarga yang berkualitas sehingga masyarakat Bali mampu berdaya saing,” imbuhnya.

 

Plt. Deputi KB - KR BKKBN RI, Dr Ir Dwi Listya Wardani, MSC., DIP., COM, mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo yang dilakukan BKKBN saat ini adalah tumbuh seimbang dan kualitas, pemerataan kependudukan, pertahankan nilai nilai keluarga dan jaminan sosial.

 

“Memang kami tidak membatasi jumlah anak. Dan sudah dari dulu orang Bali mengikuti KB. Jadi, kami disini hanya mengatur, usia ideal untuk menikah, kapan punya anak, jarak kelahiran dan sebagainya. Sain itu, ada juga bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Dan memang arahnya untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Soal permintaan Pak Gubernur untuk ganti kontrasepsi vasektomi, itu memang opsi terakhir tetapi kami bersifat menawarkan. Tergantung dari masyarakat atau pasangan itu sendiri memilih yang mana,” ujarnya.

 

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Bali Catur Sentana menambahkan, pertemuan Rakorda ini diikuti oleh peserta sebanyak 200 orang dari berbagai lintas sektor. Ada lima poin menjadi pokok pembahasan, yaitu dampak penurunan fertilitas dan pemanfaatan bonus demografi, sinergitas dan implementasi program KKBPK.

 

Kemudian, integritas program KKBPK dalam pembangunan desa terpadu di Kampung KB, kebijakan dan strategi penggarapan program KKBPK dan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB/KR yang berkualitas. “Semoga akan menghasilkan sesuatu yang konkrit dan target yang terukur,” harapnya.