Kurir Sabu Jaringan Lapas Diadili

BALI TRIBUNE - Meskipun sudah terkurung di Lapas Kelas II Denpasar di Kerobokan, Badung, seorang bernama Beni Chandra masih leluasa mengendalikan anak buahnya dalam menjalani bisnis narkotika. Dia berkomunikasi dengan orang-orang suruhannya melalui handphone untuk mengambil maupun menempel atau menyerahkan sabu kepada pembeli.

 

"Berawal dari seseorang yang bernama Beni Chandara di Lapas Kerobokan, Badung, memerintahkan untuk mengambil tempelan di daerah Renon kemudian ditempel di suatu tempat yang sudah ditentukan. Terdakwa mendapat imbalan sekali tempel Rp 50 ribu. Kadang diberi upah paket sabu untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa diberi perintah melalui SMS dan WhatsApp (WA)," demikian isi surat dakwaan  JPU D.I. Rindayani terhadap terdakwa I Gede Supariyatna, di PN Denpasar, Senin (10/12).

 

Terdakwa ditangkap di kamar tempat kosnya beralamat di Jalan Gandapura, Kertalangu, pada 30 Agustus 2018. Saat itu terdakwa langsung didekati dua orang anggota polisi dari Satnarkoba Polda Bali. Salah satu anggota polisi itu adalah I Made Arya Sudana.

 

Dalam sidang kemarin, Sudana sempat bersaksi. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Angeliky Handajani Day, Sudana mengaku mendekati terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat.

 

Setelah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan kamar terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas merek Huck warna abu-abu di dalamnya berisi empat paket sabu. Selain itu ditemukan juga di lantai kamar, di tempat gantungan baju, dan sejumlah titik lainnya. "Jumlah keseluruhan barang ditimbang 2,52 gram netto," kata saksi.

 

"Saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi ini, apakah ada yang salah atau betul semua?" tanya hakim Angeliky. Saksi mengatakan semua keterangan saksi dan isi dakwaan benar semua.? Terdakwa yang didampingi pengacaranya Vania tidak mengajukan eksepsi.

 

Atas perbuatan terdakwa, JPU memasang dakwaan alternatif. Pertama, perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU No 35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang yang sama.