Diposting : 10 April 2019 13:30
Khairil Anwar - Bali Tribune
balitribune.co.id | Singaraja - Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng cukup tinggi. Hal itu memantik kekhawatiran banyak pihak terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali.
Untuk menghambatnya, BNN bekerja sama dengan desa pakraman melalui apa yang disebut pararem untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Harapannya, melalui mekanisme itu dapat memberikan efek jera bagi pelaku narkoba dan bisa menekan kasus narkoba di Buleleng dan Bali pada umumnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Brigjen Pol Putu Gede Suastawa, Selasa (9/4) menyampaikan hal itu setelah menjadi narasumber Sosialisasi Program Rehabilitasi dan Pasca-Rehabilitasi dengan tema Peningkatan Kualitas Pemulihan Klien Melalui Program Rehabilitasi dan Pasca-Rehabilitasi Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng yang diikuti oleh pekerja medis, rumah sakit Puskesmas serta yayasan-yayasan yang berkecimpung di bidang rehabilitasi.
Pararem pemberantasan narkoba di masing-masing desa pakraman, menurut Suastawa, bagian dari amanat undang-undang tentang narkotika dan Perda No. 7 tahun 2017. "Di Buleleng akan dicanangkan pada bulan Mei 2019 nanti. Dan akan ada 35 desa yang memiliki pararem tentang narkoba," ungkap Suastawa.
Tidak hanya Buleleng, kabupaten lain juga telah memiliki hal yang sama di antaranya Kabupaten Gianyar. Menurutnya, di Gianyar telah ada 16 desa yang memiliki pararem narkoba, kemudian Badung ada 1 desa, Denpasar ada 2 desa, Klungkung ada 1 desa.
"Prosesnya bertahap, dan Buleleng sudah ada 35 desa yang memiliki pararem dan ini paling banyak," kata Suastawa, didampingi Kepala BNNK Buleleng, AKBP. Gede Astawa.
Upaya untuk menekan kasus narkoba, kata Suastawa dengan merehabilitasi para pengguna narkoba. Khusus di Buleleng, hingga April ini sudah ada 27 pengguna narkoba direhabilitasi, sedangkan untuk seluruh wilayah Bali mencapai sekitar 60 orang lebih.
"Di tahap ini kita butuhkan peran dari petugas rehabilitasi baik rumah sakit, puskesmas berkomunikasi dengan klien pecandu narkoba agar menjalani rehabilitasi," imbuhnya.
Karena itu, katanya, program rehabilitasi dan pasca-rehabilitasi yang diselenggarakan oleh institusi penerima wajib lapor (IPWL) di Buleleng bisa memberikan informasi ke masyarakat untuk memanfaatkan layanan IPWL dalam memulihkan korban pecandu narkoba.
"Kendalanya adalah kesediaan pengguna untuk menjalani rehabilitasi. Juga fasilitas baik itu sarana dan prasarana masih belum memadai, khususnya di Buleleng. Bahkan, setiap rumah sakit terdapat ruang adiksi yang khusus untuk menangani rehabilitasi narkoba, namun kapasitas dari ruangan itu masih belum memadai," tandasnya.
Atas kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adi Purnawijaya mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab Buleleng agar fasilitas yang menjadi kebutuhan BNNK Buleleng bisa didapatkan.
Menurut Adi Purnawijaya yang hadir dalam kegiatan itu mengaku, akan mengupayakan untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng, untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari BNNK Buleleng.
"Pemkab Buleleng kami harapkan dapat mendukung semua kegiatan BNNK termasuk pembiayaan melalui APBD.Kedapan akan kami dorong diterbitkan Perda untuk memaksimalkan kinerja BNNK Buleleng," tandasnya.
Dari data BNNP Bali ditahun 2018 terdapat 31.178 pecandu narkoba dikalangan pekerja.Dan sebanyak 355 kasus di lingkungan pelajar merupakan pecandu narkoba. Bali sendiri berada di rangking 9 dan 13 rangking prevalensi dari 13 provinsi di Indonesia yang diteliti oleh Puslidatin BNN Bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
"Dari data itu kita prihatin karena Buleleng masih terkatagori darurat narkoba.Kami berharap BNNK tetap melakukan sidak secara terstruktur ke semua instansi pemerintahan di Buleleng terutama menggelar tes urine untuk memastikan bebas narkoba di lingkungan Pemkab Buleleng," tutupnya.
