BALI TRIBUNE - Ratusan tokoh masyarakat Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan mendatangi Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), Selasa (24/10). Kedatangan ratusan perwakilan warga Sanur ini diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSBM, dr Bagus Darmayasa bersama Wakil Direktur dr Komang Rai dan beberapa staf.
Dialog berlangsung alot. Intinya, masyarakat Sanur meminta agar janji yang disampaikan oleh pihak RSBM untuk memenuhi 10 persen kuota tenaga kerja asal Sanur, ditepati. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Sidharta Putra, anggota DPRD Kota Denpasar I Wayan Wandira, Kepala Desa Sanur Kauh I Made Ada.
Ida Bagus Sidharta Putra menjelaskan, kedatangan ratusan perwakilan masyarakat Sanur tersebut untuk meminta janji yang pernah disampaikan oleh pihak RSBM bahwa 10 persen dari tenaga kerja di RSBM adalah penduduk asli Sanur.
"Sebenarnya kami sudah sangat melunak karena seharusnya menurut aturan, masyarakat lokal berhak atas kuota 40 persen tenaga kerja di RSBM. Namun kenyataannya, jangankan 10 persen, satu orang Sanur pun tidak ada. Kita jadi penonton di negeri sendiri," ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah dan RSBM serius menyikapi masalah ini. Bila tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka pihaknya akan mendatangkan ribuan rakyat Sanur untuk melakukan aksi agar acara soft launching yang seyogyanya digelar pada 28 Oktober 2017 nanti akan dihalangi.
"Saya pastikan masyarakat akan membunyikan kulkul untuk mendatangkan massa dan melarang digelarnya soft launching tersebut. Dan kami tidak main-main karena di Sanur ada 89 ribu orang baik laki maupun perempuan akan datang menuntut haknya," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk perlawanan awal, pihaknya akan memasang bendera beberapa hari sebelum peluncuran. Jika keinginan itu tidak terpenuhi maka sebanyak 89 ribu rakyat Sanur akan mendatangi RSBM dengan menggelar demo massa saat peluncuran.
Sementara dr Bagus Darmayasa mengaku, jika pihaknya tidak mengetahui adanya janji untuk merekrut warga lokal. "Saya disini hanya Plt. Jadi berbagai janji itu saya tidak mengetahui dengan pasti karena saya baru aktif tanggal 26 Januari 2017 lalu," ujarnya.
Ia mengaku yang membuat janji adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bali Ketut Rochineng. Namun mereka tidak mau menghadapi protes rakyat Sanur tersebut.
"Kepala Dinas Kesehatan rupanya tidak mau bertanggung jawab. Kepala Dinas Kesehatan rupanya mau main aman," jelasnya sambil menitikkan air mata. Ia berencana akan segera melaporkan kasus ini kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
