Diposting : 9 July 2019 12:07
San Edison - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Puluhan orang tua siswa mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (8/7). Kehadiran mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta dan sejumlah anggota, di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali.
Di hadapan Parta dan jajaran, para orang tua siswa ini menyayangkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang justru tidak adil bagi anak-anak berprestasi. Pasalnya, karena sistem zonasi tidak sedikit anak-anak berprestasi yang gagal masuk sekolah negeri.
"Kami sangat kecewa, karena anak kami yang berprestasi akhirnya tidak diterima di SMA Negeri, hanya karena sistem zonasi," kata Eli Setiawati, orang tua salah seorang siswa.
Para orang tua siswa tersebut juga mempertanyakan pelaksanaan kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster, berupa Surat Edaran yang mengatur seleksi PPDB tahap kedua. Seleksi dimaksud dengan mengacu pada prestasi nilai Ujian Nasional.
Surat Edaran tersebut juga mengatur soal optimalisasi kapasitas kelas yang sebelumnya hanya berjumlah 36 siswa, menjadi 40 siswa. Bukan itu saja, bila dimungkinkan maka setiap SMA/SMK diperbolehkan menambah ruang kelas baru.
"Ini kebijakan yang bagus. Tetapi kami sudah mendaftarkan anak kami di SMA swasta. Kami terpaksa seperti itu karena takut anak kami tidak mendapatkan sekolah," ujar salah satu orang tua siswa.
Pada kesempatan tersebut, para orang tua ini juga mendesak agar sistem zonasi dievaluasi kembali. "Sistem zonasi sangat tidak adil bagi siswa berprestasi. Anak kami berprestasi secara akademik, tetapi karena lokasi SMA Negeri jauh dari tempat tinggal, sehingga gagal masuk SMA Negeri," protes mereka.
Terhadap hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta mengatakan, pihaknya sudah memikirkan solusi terkait kondisi ini. Ia pun meminta para orang tua yang telah mendaftarkan anaknya di sekolah swasta, agar tidak lagi mendaftarkan anaknya di sekolah negeri.
"Kami mohon agar para orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya ke SMA Swasta agar jangan lagi mendaftar ke SMA Negeri. Hal ini bisa membuat PPDB kembali ruwet dan pasti kisruh terjadi lagi," kata Parta.
DPRD Provinsi Bali, imbuh politikus PDIP asal Guwang, Sukawati ini, memastikan bahwa siswa yang sekolah di SMA Swasta akan mendapatkan dana Biaya Operasional Siswa (BOS). "Kami memastikan tahun 2019 ini siswa SMA Swasta juga mendapatkan dana BOS," pungkas Parta.
