Pejabat Badung Dibuat “Panas Dingin” Saat Rapat Konsultasi | Bali Tribune
Diposting : 30 August 2016 15:09
I Made Darna - Bali Tribune
pemkab
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Ketua DPRD, Putu Parwata, dan Sekda, Kompyang R Swandika, saat memimpin rapat konsultasi eksekutif-legislatif tentang rancangan perubahan APBD 2016, Senin (29/8).

Mangupura, Bali Tribune

Pejabat Badung dibuat “panas dingin” pada rapat konsultasi antara eksekutif-legislatif membahas rancangan perubahan APBD 2016, Senin (29/8). Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, terang-terangan meminta pejabat yang tidak sejalan dengan kepemimpinannya agar mundur dari kursi jabatannya.

Selain itu, ia juga mengancam akan mendepak pejabat yang tidak becus bekerja pada perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dilakukan awal 2017 mendatang. Rapat konsultasi sendiri dari eksekutif dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekda, Kompyang R Swandika.

Sedangkan legislatif dikomandani oleh Ketua DPRD, Putu Parwata. Dalam rapat tersebut, Giri Prasta awalnya memaparkan berbagai program kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan APBD 2016. Namun, karena mendapat penjelasan yang tidak pas dari jajarannya, dia naik pitam.

Pertama Bupati Badung ini geram setelah memaparkan bahwa ada pendapatan retribusi yang tidak mencapai target. Di mana, menurut Giri Prasta, sebelum anggaran perubahan, target retribusi dirancang sebesar Rp104 miliar, akan tetapi setelah perubahan justru turun menjadi Rp95 miliar lebih.

“Kepala Dispenda mana? Kok bisa ada penurunan retribusi 9,8 miliar? Tolong jelaskan secara rinci,” kata Giri Prasta sambil menoleh ke arah deretan eksekutif. Kadispenda, I Wayan Adi Arnawa, yang diharapkan menjawab, karena yang bersangkutan sedang ada di luar daerah.

Giri Prasta pun langsung minta pejabat yang mewakili untuk menjawab. “Siapa yang mewakili. Jelaskan. Masak pejabat di Dispenda nggak tahu pendapatannya nggak tercapai,” semprotnya. Ia tambah geram ketika Kabid Pendataan Dispenda, IB Mas Arimbawa, memberi penjelasan ngalor-ngidul.

“Masak pejabat nggak bisa menerangkan tupoksinya sendiri. Ulangi. Sebutkan nama dan jabatan,” bentak Giri Prasta.Dibentak begitu, Mas Arimbawa akhirnya dengan nada terbata-bata menjelaskan bahwa penurunan retrebusi ini disebabkan oleh melorotnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Di APBD induk, IMB dirancang Rp50 miliar, namun di perubahan turun jadi Rp30 miliar. Namun di beberapa SKPD, menurut dia, ada penambahan retribusi. Misalnya, untuk izin tempat penjualan mikol dari Rp100 juta menjadi Rp150 juta di perubahan.

Kemudian, retrebusi tempat rekreasi dari Rp39,2 miliar menjadi Rp46 miliar di perubahan. Retribusi pelayanan parkir di jalan umum dari Rp708 juta menjadi Rp973 juta. Kemudian JKKB Manguwaras dari Rp404 juta jadi Rp456 juta. Dan dana JKBM, dari Rp5,4 miliar menjadi Rp5,5 miliar.

Hal menggelitik yang jadi bahan tertawaan anggota dewan adalah saat bupati menyoroti masalah di BPMD-PD Badung. Ketika bupati minta penjelasan kepala BPMD-PD, tiba-tiba saja salah satu pejabat di instansi tersebut menyebut atasan sedang menghadap Bupati Badung.

Sontak pernyataan salah satu pejabat BPMD-PD itu jadi bulan-bulan anggota dewan. Pasalnya, yang dia ajak bicara adalah bupati sendiri.”Ha... menghadap bupati? Bupati mana, Bupati Karangasem. Sudah enam bulan jadi bupati ada pejabat yang nggak tahu Giri Prasta,” semprot bupati asal Pelaga itu, sinis.

Pernyataan konyol inipun sempat diledek oleh kalangan DPRD Badung. “Pejabat kaya gini geser saja,” celetuk anggota DPRD, I Nyoman Mesir.‪ Orang nomor satu di Badung ini kembali naik pitam saat menyoroti bantuan dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Dinaskanlut).

Giri Prasta sempat marah-marah lantaran bantuan DAK untuk petani rumput laut nyaris lenyap gara-gara Disnakanlut tidak mampu mengelola dana tersebut.”Untung Giri Prasta tahu. Kalau tidak, bantuan DAK untuk petani rumput laut sudah dikembalikan uangnya ke pusat,” sebutnya.

Ia pun minta seluruh pimpinan SKPD agar berusaha mengejar bantuan DAK ke pusat. “Pak Sekda, cek SKPD mana saja dapat DAK. Jangan sampai dia tdak mampu melaksanakan,” kata Giri Prasta sambil menoleh ke Sekda Kompyng R Swandika yang duduk di samping kirinya.

Saking jengkelnya politisi PDIP ini bahkan mengancam akan mendepak pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, apalagi sampai tidak bisa mengoptimalkan bantuan dari pusat.”Kalau tidak mampu melaksanakan DAK itu, lebih baik mundur saja. Ngomong baik-baik mundur,” tegasnya.

Desakan mundur dari bupati ini sontak saja membuat pejabat yang hadir dalam rapat tersebut “panas dingin”. Terlebih, Giri Prasta sudah memberi signal akan mencoret pejabat-pejabat yang tidak loyal terhadap kepemimpinannya. “Saya butuh pejabat yang loyal dan siap bekerja sama,” pungkasnya.