Diposting : 25 April 2019 02:18
habit - Bali Tribune
Bali Tribune

Oleh: Izarman

Jupri kebingungan. HP-nya mendadak hang, gak mau hidup sama sekali. Sudah dimatiin berkali-kali, bahkan dibongkar tapi tetap gak mau menyala. Padahal Hp itu tidak jadul amat, baru juga setahun dibeli.

Akhirnya Jupri menyerah. Ia terpaksa membawa benda canggih itu ke ‘dukunnya’ untuk diobati. Sampai di tempat reparasi HP, si tukang reparasi senyum-senyum.

“Kenapa senyum sampeyan?” tanya Jupri penasaran.

“HP-nya Mas kepanasan,” jawab tukang reparasi masih senyum.

“Masih bisa diperbaiki toh, masih bisa digunakan?” tanya Jupri.

“Bisa. Cuma syaratnya, kurangi membuka medsos! Sebab di medsos sekarang sedang panas-panasnya perang antar-pendukung capres mengklaim kemenangan Pilpres 2019.”

“Semprul kowe!!!” semprot Jupri. Dia langsung sambar HP-nya dan pergi mencari tempat reparasi lain.

Cerita ini dikirim seorang rekan ke WA saya pagi ini. Di ujung cerita ia tambahkan kalimat: “Kurangi buka medsos agar HP Anda tidak panas. Menggunakan HP yang panas akan membuat otak jadi  dungu!”

Di media sosial saat ini, memang semakin banyak orang mempertontonkan kedunguannya. Terbaca dari postingan yang ia buat serta komentarnya terhadap postingan orang lain. Kalau mata adalah jendela hati, maka kata-kata adalah gambaran jiwa dan ‘isi kepala’.

Ini berhubungan dengan antusiasme masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Kendati belum ada data resmi secara nasional, tapi data dari beberapa provinsi/kabupaten/kota diprediksi berkisar 75 – 85 persen. Antusiasme yang sama kemudian ditunjukkan pula dalam proses penghitungan suara. Setiap warga berlomba untuk ikut memantau, tidak hanya di TPS tempat ia mencoblos, tapi juga terhadap penghitungan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan luar negeri.

Fenomena positif ini setidaknya dapat dilihat di media mainstrem, apalagi medsos – kendatipun setelah lembaga survei mengeluarkan hasil quick count—ada gerakan ‘matikan televisi’. Bahkan ada bapak-bapak di Sumatera Barat membanting televisinya, karena menurutnya stasiun televisi menyiarkan berita yang menguntungkan calon tertentu. Si Bapak ini rupanya ingin mendengar apa yang ingin ia dengar, bukan apa yang semestinya ia dengar.

Sementara itu, di tengah sengkarut proses penghitungan suara dan tudingan KPU memihak, berita lain menyentak. Sedikitnya 119 petugas KPPS di seluruh Indonesia meninggal dunia. Penyebabnya, sebagian besar kelelahan, stroke, kecelakaan lalin karena sempoyongan akibat begadang. Dari jajaran Bawaslu sebanyak 33 orang meninggal dunia, dan belasan anggota Kepolisian yang mengawal gugur saat menjalankan tugas.

Korban yang begitu banyak seolah tak menyurutkan eforia kemenangan, khususnya di kubu penantang. Kendati sudah mengklaim kemenangan versi real count internal BPN, mereka tetap menuding Pemilu curang, KPU memihak petahana. Bahkan ada yang menyuarakan agar diadakan Pemilu ulang. Yang lebih berbahaya, jauh sebelum pemilu digelar sudah ada pernyataan: kalau Jokowi menang, berarti pemilu curang. Kalau Jokowi menang, berarti dia ngajak perang!

Tudingan KPU curang berasal dari kubu 02 serta para pendukungnya. Padahal fakta di lapangan sebagian besar tuduhan itu bersumber dari berita bohong (hoaks). Secara massif pendukung 02 memposting berbagai video, meme dan status-status miring tentang kinerja KPU di media sosial. Situasi makin panas setelah Prabowo mendeklarasikan kemenangan sebanyak 3 kali disertai sujud syukur, bahkan 2 kali syukuran dan shalawatan di kediamannya dan TMII.

Sebagai mantan jenderal lapangan dan prajurit sejati, Prabowo berusaha membangkitkan semangat pendukungnya untuk tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Bahkan ia membangun opini seolah-olah sudah menjadi Presiden RI dengan membuat ‘protokoler kepresidenan’ di kediamananya Jl Kertanegara No 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Mesin detektor diletakkan di halaman rumah Prabowo. Tak hanya mesin detektor, garis pembatas pun dipasang di depan rumah berwarna cokelat tersebut. Selain garis pembatas untuk warga, tampak papan-papan dengan tulisan 'parkir khusus tamu Kertanegara'. Sejumlah Paspampres juga tampak mengamankan kediaman Prabowo (detik.com).    

Pro-kontra soal klaim kemenangan ini bergulir deras. Dosen senior jurusan hukum Unpad Romli Atmasasmita berpendapat, klaim kemenangan oleh Prabowo Subianto sebelum ada pengumuman resmi KPU telah melanggar konsitusi UUD 1945 yakni pasal 22 E ayat (5), Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, dan pasal 107 KUHP. Walaupun ada beberapa pihak melaporkan pelanggaran hukum ini ke Polda Metro Jaya, tentunya pihak Kepolisian akan sangat berhati-hati meresponsnya dalam situasi saat ini.   

Tentang potensi kecurangan dalam Pemilu 2019, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakuinya. Tapi kecurangan itu sifatnya sporadis, bukan terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Sporadis artinya, dilakukan oknum penyelenggara di semua tingkatan, berkongkalingkong dengan caleg atau partai tertentu. Kecurangan itu bisa dilakukan petahana, tapi bisa juga dilakukan lawannya.

Menjustifikasi KPU melakukan kecurangan demi memenangkan petahana, kata Mahfud, sangatlah gegabah bila hanya berdasarkan bukit-bukti kecurangan sporadis.

“Itulah yang sejak awal saya bilang, KPU itu dipilih oleh DPR, bukan oleh presiden. Maka sebenarnya, KPU itu lebih merupakan alat DPR daripada alat pemerintah. Di DPR ada semua partai,” kata Mahfud.

Sarannya, sebaiknya hal tersebut diserahkan kepada instrumen hukum yang berwenang menangani pemilu mulai dari KPU, Bawaslu hingga DKPP. "KPU sekarang independen. KPU bukan kaki tangan presiden, enggak kayak dulu zaman Orde Baru," ucapnya.
Memang faktanya 5 dari 7 Komisioner KPU diusung oleh Parpol Koalisi Prabowo – Sandi. Kelima komisioner itu yakni Pramono Ubaid diusung PAN, Ilham oleh PKS, PAN, Gerindra, Viryan oleh Gerindra, Evi Novida oleh PKS dan Arief Budiman oleh PKS, Demokrat, PAN, Gerindra. Nah, dengan komposisi seperti itu, seharusnya pihak petahana lah yang khawatir.

Saya jadi masem-masem membaca postingan di FB: “Capres 02 ngak percaya KPU, mengapa dulu mendaftar jadi Capres ke KPU? Mengapa gak mendaftar di Posyandu, Poskamling atau TPU saja?

Ada akun yang iseng pasang grafis seolah-olah perolehan suara Pilpres versi real count dimenangkan Prabowo. Namun judul Real Count itu versi BMKG. Tanpa pikir panjang pendukung 02 langsung komentar: Allahuakbar!!! Mantul, Alhamdulillah!! 

Ternyata Pemilu menjauhkan kita dari akal sehat. Polusi kebenaran sangat parah di dunia maya (medsos). Kalau sudah menyangkut pilihan politik, orang pintar jadi tampak dungu di medsos. Sebaliknya orang dungu merasa dirinya paling pintar. Netizen pun planga-plengo menentukan mana yang benar, mana yang bohong. Kebenaran dibantah hoaks kebohongan. Sebaliknya kebohongan dipaksa-paksakan menjadi kebenaran.

Oleh karena itu kalau ada gerakan matikan televisi, saya sarankan ada pula gerakan: Gunakan HP hanya untuk menelepon saja!  Atau banting saja HP Anda sekalian. Lalu isap kretek sigarettes dalam-dalam, seperti tidak terjadi apa-apa. ***