BALI TRIBUNE - Bupati Bangli I Made Gianyar meminta perbekel di Bangli tidak takut anggarannya akan berkurang jika menurunkan data kemiskinan. Sebab pada APBD tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli akan memberikan insentif bagi desa yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Bahkan jumlahnya akan berlipat dibandingkan dengan anggaran subsidi kemiskinan yang diterima sebelumnya.
Hal ini disampaikan Bupati Made Gianyar saat melantik Perbekel Desa Selulung I Putu Jaya Menala, di Wantilan Desa Selulung, Kintamani, Jumat (29/12). Made Gianyar menekankan, sekarang perbekel tidak perlu khawatir turunkan angka kemiskinan. Karena mulai tahun 2018, kami akan buat rekapan, perbekel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Sosial, tinggal hitung, satu KK miskin itu berapa sih dapet uang, berasnya berapa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk JKNnya berapa per tahun. Karena 2018 mendatang pola pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) akan berdasarkan pretasi desa. Dimana desa yang bisa menurunkan kemiskinan minimal sama dengan kabupaten yakni 5,22 persen, dipastikan akan mendapatkan insentif berlipat dari anggaran kemiskinan yandapat sebelumnya. “Kita minta perbekel berpacu turunkan angka kemiskinan. Karena 2018 mendatang besaran ADD dan insentif desa, salah satunya akan ditentukan oleh prestasi turunkan kemiskinan”jelasnya.
Sambung Bupati Made Gianyar, bahwa tugas seorang pemimpin adalah mengentaskan kemiskinan diwilayahnya. Karena khusus untuk di Desa Selulung, dirinya yakin hal itu bisa dilakukan, mengingat data sebelumnya , jumlah Keluarga Miskin (KK) di Desa Selulung yang sebelumnya 85 KK, kini sudah menjadi 78 KK. “Untuk itu, perbekel harus membuat target pertahun, berapa KK miskin bisa dinaikkan kelasnya, agar tak miskin lagi. Karena sekarang sumber dana yang masuk ke desa sudah sangat luar biasa banyaknya. Menurut catatan APBDes 2017, Desa Selulung sudah mengelola dana hingga Rp 3 miliar lebih,” kata Gianyar.
Dengan besaran dana tersebut, tentu dana itu bisa digunakan untuk menggerakkan sektor ekonomi di desa. Hal ini juga sejalan dengan program pusat, yang harus diikuti oleh Gubernur, Bupati/walikota dan perbekel di tahun 2018. Program itu tak lain harus mampu membuat kegiatan yang disebut dengan kegiatan padat karya cash. “Jadi minimal dana yang dialokasikan untuk tenaga kerja, dipreoritaskan pada KK miskin.
Ditambahkannya, jika mengacu pada 14 indikator kemiskinan yang ada, pihaknya sangat yakin upaya pengurangan KK miskin di Kabupaten Bangli bisa dilakukan. Sebab, untuk menaikkan status KK miskin, tidak boleh lagi mereka memiliki rumah kurang dari 8 meter persegi, kemudian penghasilannya tidak boleh kurang dari Rp 600 ribu perbulan. “Jadi kalau mereka bisa diberdayakan, minimal untuk buruh bangunan dengan upah Rp 100 ribu perhari, maka sebulan mereka bisa dapat Rp 3 juta. Dengan begitu mereka pasti bisa naik kelas,” ujar Made Gianyar.
