Bali Tribune, Sabtu 19 Agustus 2017
Diposting : 28 July 2016 11:48
habit - Bali Tribune
reshuffle
Keterangan Gambar: 
Nyoman Subanda

Denpasar, Bali Tribune

Pengamat sosial dan politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Dr Nyoman Subanda, mengatakan perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Jilid II merupakan langkah evaluai kerja presiden yang selama ini dinilai belum mampu membangun perubahan.

“Saya amati perombakan kabinet Jokowi sebagai upaya memperbaiki kinerja di masing-masing kementerian, sehingga apa yang menjadi visi dan misi dalam program kerjanya segera terealisasi,” katanya di Denpasar, Rabu (27/7).

Ia mengatakan ada sejumlah menteri kabinet yang dirombak, seperti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro diganti Sri Mulyani Indrawati. Sosok Sri Mulyani sangat tepat menduduki jabatan tersebut, karena kiprah pengalamannya cukup luas dalam bidang keuangan dan ekonomi.

Sri Mulyani merupakan pakar bidang ekonomi dan memiliki jaringan cukup luas di dunia internasional, bahkan tokoh ekonom yang dikenal di dunia, termasuk kariernya cukup bagus, sebab mereka juga berangkat dari kalangan akademisi.

“Sri Mulyani cukup mumpuni dibidang ekonomi dan keuangan, sehingga harapan dari Presiden Jokowi adalah memperbaiki perekonomian di Indonesia yang selama ini mengalami sedikit lesu. Oleh karena itu dengan masuknya Sri Mulyani diharapkan perekonomian bangsa akan mampu membaik dan meningkat,” ucapnya.

Subanda juga menyoroti dengan kehadiran Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pendjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan adalah upaya menciptakan keamanan yang lebih baik. Sebab Wiranto adalah semasa aktifnya berpengalaman di bidang militer.

“Dari pengalaman tersebut juga menjadi salah satu acuan mengangkat Wiranto, sebab strategi keamanan di Indonesia sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya. Namun dari sederet nama yang dirombak dalam kabinet menteri Jokowi, tidak terlepas dari peranan partai politik dalam melakukan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

“Hal itu terlihat masih kentalnya kepentingan dari partai politik, sehingga berkepentingan menempatkan orang-orangnya untuk mendapatkan kedudukan pada kabinet menteri setelah mereka mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK,” katanya.