Diposting : 26 October 2019 13:40
I Wayan Sudarsana - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Denpasar - Kebakaran kembali melanda TPA Sarbagita, Denpasar Selatan, Jumat (25/10). Timbunan sampah terbakar dan mengakibatkan asap tebal membumbung dan menyelimuti rumah warga di kawasan Banjar Pesanggaran.
Mengatasi kebakaran tersebut, dikerahkan sejumlah petugas BPBD Kota Denpasar dan Damkar Badung untuk melakukan pemadaman api. “Sampai saat ini api masih merembet,'' kata Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, I Ketut Wisada.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, IB Jony Ariwibawa, mengatakan luas TPA yang terbakar sekitar 2 hektar lebih. Jumlah damkar yang dikerahkan sebanyak sembilan unit, dua dari Badung, lima Denpasar, dan dua mobil tangki milik Waskita, dengan jumlah personil yang dikerahkan mencapai 10 orang. ''Penyebab kebakaran diduga akibat gas metan yang berada di tumpukan sampah dan sampai saat ini sedang dalam penanganan oleh petugas Damkar,” ujar Joni Ariwibawa.
Ditengah kesibukan petugas Damkar memadamkan api di TPA, warga sekitar TPA pun kembali dibuat resah. Hal ini menyusul pemukiman mereka kembali diselimuti asap kebakaran TPA, sehingga memantik reaksi kemarahan warga.
Kelian Adat Banjar Pesanggaran, I Wayan Widiada, mengatakan wacana pengolahan sampah di TPA Sarbigata hanya tinggal wacana dan tidak ada realisasi. Di mana areal pembuangan sudah sempit dan sampah yang masuk ke TPA 1.200 ton perhari.
''Lokasi TPA yang ada saat ini tinggal menghitung hari saja sudah penuh. Kami sebagai masyarakat yang kena dampak langsung oleh keberadaan TPA yang dijanjikan terus tentang pengolahan,'' ketusnya.
Pihaknya pun meminta ketegasan dari pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan sampah itu. Seperti sekarang musim kemarau, debu dan kebakaran yang asapnya mencemari lingkungan, sehingga mengganggu kesehatan warga. Jika musim hujan, timbul bau menyengat dita,mbah banyaknya lalat yang sangat menganggu kesehatan.
“Jika memang pemerintah sudah tidak mampu mengatasi hal ini, kami minta pemerintah mencari lahan baru saja untuk TPA. Di samping itu, TPA tidak cocok ditempatkan di sana karena lokasinya dekat dengan obyek vital. Bisa tidak pengolahan itu secepatnya bisa terealisasi atau secepatnya dipindahkan ke lokasi lain. Kalau seandainya semua masih gabeng (tidak jelas), demi kemanusiaan yang notabena kami warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan lingkungan yang layak demi keamanan, serta kenyamanan bersama jangan salahkan kami atas nama warga untuk menghentikan aktivitas TPA ini,'' tandasnya.
