Diposting : 18 May 2021 07:17
Putu Agus Mahendra - Bali Tribune
balitribune.co.id | Negara - Penolakan terhadap pembangunan pabrik pengolahan limbah medis kembali bergulir. Sejumlah warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Senin (17/5) kembali menyuarakan penolakan mereka. Kali ini warga yang menolak mengadu ke DPRD Kabupaten Jembrana.
Setelah sebelumnya mengadu ke pihak eksekutif, kini warga yang menolak pembangunan pabrik pengolahan limbah medis mengadukan penolakannya ke DPRD. Mereka diterima oleh Fraksi PDI P DPRD.
Seperti sebelum-sebelumnya, mereka juga menyampaikan alasan sehingga adanya penolakan dari warga. Penyampaian aspirasi warga kali ini mendapat respon dari kalangan dewan. Fraksi PDI P pun menyatakan menolak dengan tegas pembangunan pabrik limbah medis di Desa Pengambengan.
Ketua Fraksi PDIP Jembrana Ketut Sudiasa mengatakan sejak awal pembangunan pabrik limbah medis ini memang sudah menuai pro dan kontra. Bahkan setelah perijinan keluar dari pusat ada penolakan dari warga.
"Karena ada penolakan dari warga dan mempertimbangkan adanya permasalahan tanda tangan yang diduga palsu dan sosialisasi yang kurang terbuka sehingga menimbulkan gejolak, kami sepakat menolak pembangunan pabrik ini di Pengambengan yang padat penduduk,” ujar politisi asal Baler Bale Agung ini.
Pihaknya menilai lokasi pembangunan pabrik tersebut harus dipindah, “Merekomendasikan pembangunan pabrik direlokasi ke lokasi lain yang lebih representatif dan diterima masyarakat sehingga lebih bermanfaat," jelasnya.
Begitupula I Nyoman Dadap Sudiasa bersama Anggota Fraksi PDIP lainnya juga sependapat dan menyatakan menolak dengan tegas pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di Desa Pengambengan.
"Masih banyak tanah aset pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik limbah B3," jelasnya.
Anggota Dewan asal Kecamatan Pekutatan ini menyatakan UUD saja bisa diamandemen apalagi Perda dan perijinan. Kendati dikatakannya tujuan pembangunan pabrik pengolahan limbah medis ini baik, namun jangan sampai merugikan masyarakat.
"Meskipun ini tujuannya baik namun jika dianggap tidak nyaman dan merugikan masyarakat sehingga ada penolakan tentu kami akomodir dan dukung. Kami membela wong cilik dan kami buktikan. Untuk apa Jembrana hebat jika mengorbankan masyarakat," tandasnya.
Fraksi PDIP akan mengagendakan untuk turun ke lokasi dan melakukan kajian lebih mendalam serta berkoordinasi dengan OPD terkait sehingga nantinya bisa dicarikan lokasi yang tepat dan representatif untuk pembangunan pabrik limbah medis di Jembrana.
Anggota Fraksi PDIP, IB Susrama mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan anggaran kesehatan dari pusat dan kewajiban kabupaten kota adalah membangun pengolahan limbah B3. Sedangkan Jembrana masih mengirim limbah B3 ke luar daerah.
"Karena ada penolakan di Pengambengan tentu ini harus dicarikan solusi. Bagaimana agar tujuan pemerintah terwujud dan tidak merugikan masyarakat. Apapun keputusan warga kami sebagai anggota dewan dan fraksi PDIP akan mendukung," jelas Ketua Komisi I DPRD Jembrana ini.
"Adanya aspirasi masyarakat kami juga dengan tegas menolak pabrik ini di Pengambengan. Kami siap turun dan memfasilitasi. Jika perlu bantuan hukum kami siap," imbuh I Ketut Suastika, Ketua Komisi II DPRD Jembrana.
