BALI TRIBUNE - Guna mengantisipasi terjadinya konflik sosial jelang pilkada, Bupati Klungkung menggelar tatap muka dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat,
Bertempat di Balai Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Rabu (29/11) lalu. Bupati Suwirta dalam paparannya mengatakan, konflik sosial bisa muncul kapan saja, oleh siapa saja dari berbagai macam sumber.
Dia menegaskan, menjelang pilkada 2018 faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya sebuah konflik.
Ķepada para prajuru dan tokoh masyarakat desa Bupati Suwirta mengingatkan supaya berhati hati dalam berpolitik, sehingga tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat akibat perbedaan pilihan.
Menurut Bupati, konflik akan bisa terjadi tidak hanya antar kelompok dan antar individu, namun juga konflik didalam keluarga.
"Tidak hanya antar kelompok, bahkan konflik antar individu dalam keluarga pun harus dihindari. Apalagi menjelang Pilkada tahun 2018 ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat di desa agar senantiasa mengendalikan pikiran dan perbuatan yang dapat memicu terjadinya konflik,"tegasnya,
Kepada para prajuru adat dan dinas, Bupati Suwirta meminta untuk tidak dengan mudah dalam merubah suatu awig atau peparem.
“Apalagi perubahan awig itu dilakukan pada saat terjadi konflik, dimana suasana sedang tidak dalam kondusif. Hal inilah yang malah akan memperkeruh dan menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya.
Menurut Bupati Suwirta, penyelesaian konflik sosial yang paling utama adalah pengendalian diri masing masing dan para tokoh akan sangat berperan penting dlm penyelesaian konflik.
Penggunaan internet yang kini merambah masuk hingga kepelosok desa diharapkan dapat dipergunakan dengan bijak utamanya kepada generasi muda yang yang suka bermedia sosial.
Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh berita yang belum terbukti kebenarannya (hoak) didunia maya atau media sosial.
"Jangan mudah terpancing apalagi ikut menyebarkan serta berkomentar yang dapat menimbulkan keresahan dan polemik ditengah masyarakat," tambah Bupati.
Sosialisasi pencegahan konflik sosial oleh tim terpadu penanganan konflik sosial merupakan kegiatan yang difasilitasi Bidang Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung guna mencegah konflik sosial menjelang perhelatan Pilkada 2018.
Program ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih mempererat rasa manyame braya serta bersatu mendukung pemerintah untuk kelancaran pembangunan.
