Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Suara Masih Fluktuaktif,  Polisi Jaga Ketat Proses Perhitungan di PPK

Bali Tribune / penjagaan proses hitung suara di PPK

balitribune.co.id | Gianyar - Prediksi torehan suara yang masuk semenrara ke masing-masing partai terlebih yang dikantongi caleg ternyata masih fluktuaktif. Kondisi ini membuat proses hitung ulang torehan siara di masing-masing PPK berlangsung ketat. Jajaran kepolisian  pun melakanakan pengaman ketat untuk memastikn kelancaran dan terjaganya kondusifitas.

Pantauan di PPk Sukawati, Minggu (18/2) sejumlah Personel Polsek Sukawati yang tergabung dalam Operasi Matap Brata Agung 2024  terlihat fokus melakukan penjagaan dan Pengamanan Tahap Hitung Pemilu 2024 di PPK Sukawati.

"Pengamanan ini dilakukan semata mata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah potensi gangguan keamanan selama proses Hitung di PPK Sukawati," ungkap Kapolsek Sukawati yang juga selaku Padalwil Kecamatan Sukawati Kompol I Wayan Johni Eka Cahyadi.

Disebutkan, pihaknya secara masif mengawal seluruh tahapan pemilu 2024 sampai akhir perhitungan. “Kita berkomitmen untuk terus mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 sehingga situasi khususnya di wilayah Kecamatan Sukawati tetap kondusif,” ujarnya.

Lanjutnya, pengamanan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Desa  juga  masih ada berlangsung. Yakni  Desa Singkal dan Desa Guwang di PPK Sukawati. “Selain pengamanan kegiatan rekap suara, juga dilakukan pengamanan surat suara di PPK Sukawati selama 24 jam,” sambungnya.

Pascapemungutan suara ini, kami mengajak masyarakat untuk bersama sama mencegah hoaks dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Agar Masyarakat tetap tenang, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tandasnya.

wartawan
ATA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi Berkelanjutan, BPJS Kesehatan dan Kejari Tabanan Perkuat Pengawalan Program JKN

balitribune.co.id I Tabanan - BPJS Kesehatan secara resmi memperbarui sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) pada Senin(13/4). Hal ini merupakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha di Wilayah Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.