Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Geruduk DPRD Buleleng

aksi damai dprd buleleng
Bali Tribune / AKSI DAMAI - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026).

balitribune.co.id I Singaraja - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dari HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Buleleng.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Satpol PP, serta pecalang. Selain itu, tampak pula sejumlah orang berpakaian serba hitam berada di sekitar lokasi dan memantau jalannya aksi unjuk rasa.

Sebagai dasar penyampaian aspirasi, mahasiswa membawa dokumen kajian bertajuk Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024–2026. Kajian tersebut memuat berbagai rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan, di antaranya bertuliskan "Titik Nol Elit, Jalan Sulit", "Buleleng Butuh Kepastian", serta sorotan terhadap isu Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, hingga berbagai persoalan ekonomi masyarakat termasuk soal SP3 Kasus Bukit Ser, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.

Melalui orasi, massa menyampaikan sedikitnya 12 isu strategis yang menjadi perhatian mereka. Beberapa di antaranya meliputi evaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemulihan dana desa, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala, kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM khususnya usaha kedai kopi, hingga ancaman alih fungsi lahan pertanian Subak.

Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Mereka menyoroti berkurangnya dana transfer ke daerah yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran drainase, hingga perlindungan kawasan pertanian produktif.

"Dana desa yang seharusnya utuh untuk memperbaiki jalan, membenahi drainase, dan memproteksi petani Subak kita di Buleleng, justru menyusut akibat inefisiensi birokrasi pusat. Kami menuntut keadilan fiskal; kembalikan hak dana desa kami secara utuh!" tegas salah seorang perwakilan Aliansi Cipayung Plus Buleleng.

Selain itu, mahasiswa mendesak agar program KDMP dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil kajian mereka, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaannya, hingga potensi persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha mikro milik masyarakat.

"Kami memiliki sejumlah catatan, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, hingga kekhawatiran munculnya persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat," ujar salah satu orator.

Di tengah penyampaian aspirasi, mahasiswa mengaku kecewa lantaran tidak ada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang hadir menemui massa aksi. Padahal, mereka berharap dapat berdialog langsung dengan wakil rakyat melalui ruang audiensi yang terbuka.

"Kami di sini membawa kajian ilmiah, membawa keringat rakyat yang diperas pajak, tapi wakil rakyat kami justru tidak ada dan barikade aparat yang ikut berteduh melihat kami terbakar matahari," teriak salah seorang orator.

Menurut mereka, ketidakhadiran pimpinan DPRD telah menghilangkan kesempatan membangun komunikasi secara langsung antara masyarakat dan lembaga legislatif. Karena itu, Aliansi Cipayung Plus meminta DPRD membuka ruang audiensi secara terbuka dan transparan serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan maupun anggota dewan saat aksi berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan ataupun permohonan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus sebelum aksi digelar. Di sisi lain, jajaran DPRD juga telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, termasuk kegiatan persembahyangan.

"Jika saja sejak awal ada surat pemberitahuan tentu akan kami agendakan dan berbagi tugas dengan anggota yang lain. Kebetulan juga hari ini ada agenda internal persembahyangan jadi waktunya berbenturan," ujar Ngurah Arya.

Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat sepanjang mekanisme penyampaian dilakukan melalui koordinasi yang baik sehingga agenda dialog dapat dijadwalkan tanpa berbenturan dengan kegiatan kedewanan. 

wartawan
CHA
Category

Perkuat Budaya Aman di Jalan, 53 Duta Keselamatan Berkendara Ikuti Safety Riding Camp 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Guru, siswa hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Tanah Air mengikuti Safety Riding Camp 2026 yang diselenggarakan Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM). Mereka menguji pengetahuan dan keterampilan berkendaranya sekaligus berkompetisi membuktikan siapa yang terbaik dalam mengampanyekan keselamatan berkendara.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Capaian CKG Baru 23,11 Persen, Dinkes Tabanan Luncurkan Inovasi SAPA CKG Ngayah Ring Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tabanan mencatat realisasi kumulatif Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayah tersebut baru mencapai 23,11 persen hingga 12 Juli 2026. Angka tersebut setara dengan 110.353 orang dari total sasaran masyarakat setempat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Teken Nota Kesepakatan Perkuat Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Guna mengoptimalkan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Rabu (15/7/2026) memimpin penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Berkedok SBKKN, OJK Bali Tegaskan Ajakan "Bebas Utang" Adalah Penipuan

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat terkait maraknya penawaran dari oknum atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit serta mengajak debitur untuk tidak membayar utang ke bank, perusahaan pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan lainnya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Khitan Massal Gratis Program TJSL Pegadaian Kanwil VII Diikuti 145 Anak di Kota Bima

balitribune.co.id | Bima - PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Bali Nusra kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan Khitan Massal Gratis yang diselenggarakan di Kantor Pegadaian Cabang Bima. Antusiasme masyarakat begitu tinggi sehingga jumlah peserta meningkat dari target awal 120 anak menjadi 145 anak.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ditegur karena Ugal-ugalan saat Mabuk, Warga di Klungkung Dikeroyok Sekelompok Pendatang

balitribune.co.id | Mangupura - Aksi premanisme jalanan terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Seorang buruh harian lepas, I Kadek Indrawan (37), menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pengendara sepeda motor yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.