Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Geruduk DPRD Buleleng

aksi damai dprd buleleng
Bali Tribune / AKSI DAMAI - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026).

balitribune.co.id I Singaraja - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dari HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Buleleng.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Satpol PP, serta pecalang. Selain itu, tampak pula sejumlah orang berpakaian serba hitam berada di sekitar lokasi dan memantau jalannya aksi unjuk rasa.

Sebagai dasar penyampaian aspirasi, mahasiswa membawa dokumen kajian bertajuk Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024–2026. Kajian tersebut memuat berbagai rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan, di antaranya bertuliskan "Titik Nol Elit, Jalan Sulit", "Buleleng Butuh Kepastian", serta sorotan terhadap isu Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, hingga berbagai persoalan ekonomi masyarakat termasuk soal SP3 Kasus Bukit Ser, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.

Melalui orasi, massa menyampaikan sedikitnya 12 isu strategis yang menjadi perhatian mereka. Beberapa di antaranya meliputi evaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemulihan dana desa, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala, kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM khususnya usaha kedai kopi, hingga ancaman alih fungsi lahan pertanian Subak.

Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Mereka menyoroti berkurangnya dana transfer ke daerah yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran drainase, hingga perlindungan kawasan pertanian produktif.

"Dana desa yang seharusnya utuh untuk memperbaiki jalan, membenahi drainase, dan memproteksi petani Subak kita di Buleleng, justru menyusut akibat inefisiensi birokrasi pusat. Kami menuntut keadilan fiskal; kembalikan hak dana desa kami secara utuh!" tegas salah seorang perwakilan Aliansi Cipayung Plus Buleleng.

Selain itu, mahasiswa mendesak agar program KDMP dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil kajian mereka, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaannya, hingga potensi persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha mikro milik masyarakat.

"Kami memiliki sejumlah catatan, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, hingga kekhawatiran munculnya persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat," ujar salah satu orator.

Di tengah penyampaian aspirasi, mahasiswa mengaku kecewa lantaran tidak ada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang hadir menemui massa aksi. Padahal, mereka berharap dapat berdialog langsung dengan wakil rakyat melalui ruang audiensi yang terbuka.

"Kami di sini membawa kajian ilmiah, membawa keringat rakyat yang diperas pajak, tapi wakil rakyat kami justru tidak ada dan barikade aparat yang ikut berteduh melihat kami terbakar matahari," teriak salah seorang orator.

Menurut mereka, ketidakhadiran pimpinan DPRD telah menghilangkan kesempatan membangun komunikasi secara langsung antara masyarakat dan lembaga legislatif. Karena itu, Aliansi Cipayung Plus meminta DPRD membuka ruang audiensi secara terbuka dan transparan serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan maupun anggota dewan saat aksi berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan ataupun permohonan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus sebelum aksi digelar. Di sisi lain, jajaran DPRD juga telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, termasuk kegiatan persembahyangan.

"Jika saja sejak awal ada surat pemberitahuan tentu akan kami agendakan dan berbagi tugas dengan anggota yang lain. Kebetulan juga hari ini ada agenda internal persembahyangan jadi waktunya berbenturan," ujar Ngurah Arya.

Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat sepanjang mekanisme penyampaian dilakukan melalui koordinasi yang baik sehingga agenda dialog dapat dijadwalkan tanpa berbenturan dengan kegiatan kedewanan. 

wartawan
CHA
Category

Atasi Tunggakan Iuran JKN, BPJS Kesehatan Denpasar Gencarkan Program REHAB 3.0

balitribune.co.id I Denpasar - Sebagai solusi taktis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami kendala finansial, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar gencar mengoptimalkan sosialisasi program REHAB 3.0 (Rencana Pembayaran Bertahap).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sikapi Laporan Masyarakat Terkait SPMB, Komisi IV DPRD Karangasem Sidak Disdikpora Karangasem

balitribune.co.id I Amlapura - Menyikapi banyaknya laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD dan SMP di Kabupaten Karangasem, Komisi IV DPRD Karangasem, Rabu (1/7/2026) melaksanakan kegiatan Sidak ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Karangasem.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Enam Koperasi Desa Merah Putih di Bangli Terima Bantuan Motor Roda Tiga

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 6 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten Bangli  menerima bantuan motor roda tiga. KDKMP yang menerima bantuan sarana transportasi ini adalah KDKMP yang proses pembangunan sudah rampung dan hampir rampung. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kantor Disdikpora Dibongkar, Pelayanan Pindah ke SMPN 2 Bangli

balitribune.co.id I Bangli - Kondisi Dinas Pendidikan dan Olahraga (disdikpora) Bangli di sisi sebelah utara  kondisinya cukup memprihatinkan. Perbaikan dilakukan tahun ini lewat kegiatan Rehab Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Bangli. Selama proses pembangunan, pelayanan dari beberapa bidang di pindah ke SMPN 2 Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejaksaan Negeri Jembrana Musnahkan Barang Bukti Perkara Narkotika

balitribune.co.id I Negara - Tumpukan paket sabu, ribuan butir pil, timbangan digital, telepon genggam hingga berbagai alat hisap narkotika musnah dalam hitungan menit di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana, Selasa (30/6/2026). Barang-barang yang sebelumnya menjadi alat bukti kejahatan itu telah berubah menjadi abu sebagai penanda berakhirnya proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Tak Ikuti Gianyar, ASN Tetap Kenakan Busana Adat Bali Setiap Kamis

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung memastikan tidak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) mengenakan seragam Korpri setiap hari Kamis. Pemkab Badung tetap mempertahankan penggunaan busana adat Bali bagi ASN pada hari Kamis sebagaimana kebijakan yang telah berjalan selama ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.