balitribune.co.id | Singaraja - Keterbatasan anggaran mulai membayangi ruang gerak Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membenahi sektor perhubungan. Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, Pemkab Buleleng memilih memperkuat lobi ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan, termasuk perlengkapan keselamatan jalan dan armada angkutan siswa.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna dan Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya serta pejabat Dinas Perhubungan Buleleng melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan itu tidak berhenti pada agenda koordinasi. Pemkab Buleleng membawa sejumlah kebutuhan sektor perhubungan yang dinilai mendesak, terutama fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan transportasi masyarakat. Di sisi lain, audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjadi bagian dari strategi Pemkab Buleleng untuk menutup keterbatasan yang tidak sepenuhnya mampu ditanggung melalui APBD akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan sektor perhubungan menjadi salah satu bidang yang terdampak kondisi keuangan daerah. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama Bupati, Wakil Bupati dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng membahas kondisi anggaran serta program yang masih harus dipertahankan. "Intinya, beliau menyampaikan dengan kondisi defisit atau keuangan di Perhubungan saat ini, memang tidak banyak hal yang bisa dibantu," ungkap Ngurah Arya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus memilah program yang masih dapat dipertahankan. Di tengah keterbatasan tersebut, penyediaan armada angkutan bagi anak sekolah dipastikan tetap menjadi salah satu prioritas. Selain angkutan siswa secara umum, perhatian juga diarahkan kepada wilayah yang memiliki kawasan Sekolah Rakyat. Penyediaan armada dinilai penting agar persoalan transportasi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak dalam mengakses pendidikan. “Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ketika kemampuan APBD terbatas, pemerintah daerah harus mencari skema dukungan lain untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Ngurah Arya menjelaskan, kendaraan yang nantinya diberikan untuk mendukung angkutan siswa akan diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Skema tersebut sekaligus memastikan kendaraan menjadi aset daerah dan tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain apabila suatu saat tidak lagi digunakan di kawasan Sekolah Rakyat. "Kenapa (armada) diberikan kepada kabupaten? Karena jika suatu saat nanti kendaraan itu sudah tidak dibutuhkan lagi di Sekolah Rakyat tersebut, itu akan otomatis menjadi inventaris milik Kabupaten," imbuh Ngurah Arya.
Bagi Buleleng, kata Arya, persoalan perhubungan kini bukan hanya soal membangun jalan. Infrastruktur keselamatan, ketersediaan transportasi bagi pelajar, hingga kemampuan daerah menjaga pelayanan publik menjadi satu rangkaian persoalan yang harus diselesaikan di tengah tekanan fiskal. “Dukungan pemerintah pusat tentu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan sekaligus menjaga program transportasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tandasnya.
