Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antri, Ratusan Warga Sulahan Terima KKS

Bali Tribune/ ANTRI-Ratusan warga Desa Sulahan Kecamatan Susut Bangli menunggu giliran di Kantor Desa setempat guna pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera,Kamis (18/7)kemarin.
balitribune.co.id | Bangli - Ratusan warga memenuhi kantor Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli, Kamis (18/7) kemarin. Berlangsung sejak pagi, kehadiran warga tersebut guna penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)dari pemerintah.
 
Kasi Pendataan Kelembaan dan Kemitraan Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Neneng Setiawati disela-sela kegiatan kemarin mengatakan,pembagian KKS untuk warga di wilayah Kecamatan Susut berlangsung sejak Rabu (16/7) lalu.
 
Neneng Setiawati menjelaskan, bagi pemegang KKS berhak atas bantuan non tunai dari pemerintah sebesar Rp110 ribu setiap bulan.
Adapun bantuan non tunai dimaksud ungkap Neneng Setiawati nantinya akan ditukar dengan beras dan telur senilai dengan jumlah dimaksud.
 
"Untuk penukaran bisa di lakukan di e-warung atau warung-warung resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Saldo ditukarkan untuk beras dan telur,”terangnya.
 
Lebih jauh Neneng menjelaskan, terkait masa berlakunya bantuan non tunai melalui KKS itu adalah 3 bulan. 
“Artinya,penerima KKS diberikan waktu tiga bulan untuk menukarkan,jika dalam jangka waktu tersebut tidak dimanfaatkan maka saldo akan kembali ke pemerintah,”jelasnya.
 
Namun demikian ungkap Neneng, saldo yang telah kembali ke pemerintah tersebut dapat diajukan kembali oleh penerima KKS.
"Untuk itu ada proses pengajuan. Hal tersebut sudah tertuang dalam system informasi kesejahteraan sosial," ungkapnya. 
Terkait pembagian KKS selain di Kecamatan Susut pembagian juga telah dilaksanakan di Kecamatan Bangli. Khusus Kecamatan Susut, selain Desa Sulahan, pembagian juga dilaksanakan di Desa Abuan. 
 
“Untuk Kecamatan Bangli pembagiannya dipusatkan di kantor Dinas Sosial. Dalam hal ini kami hanya memfasilitasi saja karena, pembagian kartu dilakukan oleh pihak bank," ucapnya.
 
Disebutkan,agar yang bersangkutan bisa hadir di lokasi yang telah ditentukan, sebelum pembagian para penerima KKS terlebih dahulu memperoleh pemberitahuan oleh pemerintah desa terkait. 
 
"Jika ada yang tercecer nantinya akan diusulkan kembali. Begitu pula jika calon penerima dinilai sudah ada peningkatan ekonomi KKS tidak akan diberikan," kata Neneng.
 
Usai di Kecamatan Susut, pembagian KKS akan dilaksanakan di Kecamatan Kintamani. Mengingat jumlah desa serta jaraknya, pembagian KKS di Kecamatan Kintamani diprediksi akan memakan waktu yang tidak singkat.
 
Adapun rincian penerima KKS di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli adalah, Kecamatan Bangli sebanyak 752 penerima, Kecamatan Susut 779 penerima, Kecamatan Tembuku 876 penerima dan Kecamatan Kintamani 1.847 penerima. 
 
Untuk program ini, Kecamatan Bangli terdata sebanyak 768 penerima, Kecamatan Tembuku 566 penerima, Kecamatan Tembuku 853 penerima dan Kecamatan Kintamani 1.335 penerima. (u)
wartawan
Agung Samudra
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.