Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Apa Mungkin Melekatkan Pertanian dan Pariwisata ?

Bali Tribune/ Wayan Windia
Oleh : Wayan Windia.
 
balitribune.co.id | Mengkaitkan sektor pertanian dan pariwisata bukanlah wacana baru. Sudah diwacanakan sejak sekitar 25 tahun yl. Tetapi hingga saat ini, masih tetap menjadi wacana. Kenapa? Karena wacana itu memang belum terlaksana. Belum ada realita. Mungkin itulah sebabnya, wacana itu kembali muncul dalam diskusi yang diselenggarakan organisasi pokdarkamtibmas Bali, tempo hari. 
 
Fenomena ini menandakan, bahwa sebetulnya kita semua sadar bahwa pertanian dan pariwisata sangat penting dikaitkan. Tetapi tidak ada yang kuasa untuk melawan belitan kapitalisme  sektor pariwisata. Kira-kira apa bisakah kita melekatkan pertanian dan pariwisata?
 
Kolega saya, Dr. Wayan P Artini menganalisis data statistik yang ada di Kantor BPS Bali. Ia menemukan bahwa sebetulnya, kalau sektor pariwisata Bali meningkat 100 persen, maka sektor pertanian meningkat 60%. Tetapi realitanya tidak demikian adanya. Sektor pariwisata terus membubung tinggi, tetapi sektor pertanian terus terjun ke bawah. 
 
Kini, peranan sektor pertanian pada PDRB Bali hanya sekitar 14 persen. Terus menurun sejak 50 tahun yl. Pertanyaannya : sektor pertanian di lokasi mana yang memanfaatkan kemajuan sektor pariwisata di Bali? Logikanya, tentu saja sektor pertanian di luar Bali dan juga di luar Indonesia. 
 
Gubernur Wayan Koster telah mencoba mengantisipasi fenomena ini dengan mengeluarkan Pergub No. 99 tahun 2018. Yakni dengan mewajibkan pihak hotel, restoran, super market, catering, dll untuk memanfaatkan produk pertanian lokal Bali. Juga produk perikanan dan kerajinan rakyat. Tampaknya kebijakan Pemda Bali itu, juga belum berhasil dengan baik. Apalagi saat ini, ketika kita semua sedang menghadapi serangan korona.
 
Suara-suara yang didengungkan oleh kalangan ahli, tampaknya membawakan kesadaran baru bagi kalangan komunitas non-pertanian. Bahwa pertanian tidak boleh dilupakan. Para pejabat memang lebih senang mengurus sektor non pertanian. Karena yang diurus sedikit, tidak ribet, hasilnya segera dapat dinikmati public. Tetapi yakinlah, bahwa tanpa memperhatikan pembangunan sektor pertnaian, maka  tidak akan ada kesinambungan pembangunan ekonomi. 
 
Kini mulai timbul kalangan generasi baru yang terjun ke sektor agribisnis. Bahwa mengurus pertanian sebagai agribisnis, maka kita tidak harus menjadi petani (bekerja di on-farm). Boleh bekerja di subsektor mana saja yang berkait dengan sektor pertanian. Diantaranya, bekerja di sektor industri hilir, yakni industri yang mengolah produk sub-sektor on farm. Membangun sub-sector hilir akan memberikan pengaruh positif tiga kali lipat dibandingkan kegiatan pengembangan industri hulu.
 
Dalam diskusi di pokdarkamtibmas, muncul respon positif dari Kompol. Nyoman Suparta (perwira dari Polda Bali). Bahwa ia terangsang terjun untuk memajukan sektor pertanian, karena adanya suara-suara kekhawatiran akan ambruknya sektor pertanian. Ia juga melihat bahwa sangat banyak sekali produk pertanian dari Bali (khususnya buah kelapa) yang lari ke Jawa. Kemudian diolah di Jawa. Lalu, menimbulkan pertanyaan di hati. Kenapa buah kelapa itu tidak diolah di Bali saja? Saya sangat respek, karena ada perwira polisi yang mencintai pertanian.
 
Ia membuat usaha mengolah kelapa untuk menjadi minyak kelapa (kelentik). Setiap hari ia membutuhkan sekitar 450 butir kelapa. Meski ada berbagai kendala, tetapi ia terus maju. Untuk usaha seperti itu, ijinkan saya menaruh respek kepada perwira polisi tsb. Industri-industri hilir seperti itulah yang seharusnya di bangun, agar sub-sektor on farm bisa bangkit. Mungkin perlu segera dibangun industri hilir yang mengolah manggis, salak, jeruk, mangga, dll. Sebaiknya, skala industrinya adalah skala UMKM, bumdes, bumda, subak, subakabian, dll. Saya kira, para dosen di Fak. Teknologi Pertanian, Unud, bisa terjun untuk memberikan pendampingan.
 
Catatan data di Bank Indonesia mengemukakan bahwa pada tahun 2020 yl, jumlah tenaga kerja yang ditampung oleh industri pengolahan adalah nomer tiga terbesar, setelah pertanian, dan perdagangan. Jadi, peranannya cukup nyata. Di samping itu, pertumbuhan di sektor industri hilir akan mendorong pembangunan di sektor pertanian (on farm) lebih maju.   
 
Kolega saya, Made Mendra ikut terlibat secara intensif dalam diskusi itu. Ia adalah Ketua Forum Desa Wisata Prov. Bali dan Sekretaris Paiketan Krama Bali. Ia dengan lancar mengemukakan, apa kegiatannya dalam mengurus desa wisata di Bali. Ia juga dengan lancar mengemukakan apa saja kegiatannya untuk melekatkan sektor pertanian dan pariwisata. Mungkin harapan kita yang masih tersisa adalah pada kegiatan desa wisata. Pertanian harus mendapatkan nilai tambah dari eksistensi sektor pariwisata di desa. Pertanian harus dilekatkan dengan pariwisata katanya. 
 
Tetapi hal itu tidak mudah. Beberapa riset yang dilakukan mahasiswa Fak. Pertanian Unud mencatat bahwa, fenomena yang diharapkan, tidak mudah terjadi. Masih perlu kerja keras. Mengapa ? Karena sektor pertanian menganggap sektor pariwisata sudah kaya, dan patut memberi kepada sektor pertanian yang digunakan sebagai obyek. Sedangkan sektor pariwisata masih menganggap dirinya miskin, dan tidak bisa memberi sesuatu yang diminta oleh sektor pertanian.
 
Apapun yang terjadi, saya tetap respek dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Made Mendra, dengan desa wisatanya. Paling tidak, ada kesadaran baru, bahwa sektor pertanian yang miskin ini, tidak sekedar menghasilkan bahan makanan. Tetapi sektor ini menghasilkan keteguhan untuk memelihara keberlanjutan kebudayaan Bali. Kebudayaan adalah basis dari kegiatan ekonomi Bali. Tanpa kebudayaan Bali, maka ekonomi Bali akan ambruk.
 
 
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan
 
Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar.
wartawan
Wayan Windia.
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.