Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Aspednak Minta Pemerintah Buka Lalu Lintas Ternak dengan Pengecualian

Bali Tribune / PERTEMUAN - Jajaran Aspednak melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Jumat (5/8) di Renon, Denpasar.
balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan karantina kandang dan tertutupnya jalur distribusi ternak antar daerah/wilayah, menjadikan ketersediaan daging dan hewan ternak yang sehat terancam dan pada gilirannya menyebabkan daging dari pemotongan ternak dengan suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi terus merebak di provinsi asal, karena para peternak berusaha menyelamatkan pendapatannya.
 
“Kebijakan karantina dan pembatasan jalur distribusi daging dan hewan ternak harus dikaji ulang, tanpa mengurangi urgensi penanganan wabah PMK itu sendiri,” ucap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, I G K Kresna Budi, saat menerima jajaran pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) yang diketuai Welly Muljono didampingi Ketua DPD Aspednak Provinsi Bali, Ray Sukarya bersama jajarannya, Jumat (5/8) di Renon, Denpasar. 
 
Selain itu ia juga berpendapat, keberadaan Aspednak bisa menjadi jembatan antara pengusaha/petani dengan pemerintah dalam mengatasi merebaknya PMK. “Dibukanya lalu lintas ternak dengan pengecualian tentu akan menyelamatkan petani dari kebangkrutan, akibat hewan ternaknya tak bisa terjual,” ujarnya. Bukan hanya daging babi, daging sapi , daging ayam serta turunannya bisa jadi penyebab inflasi, akibat terhambatnya pasokan, sambungnya. “Penting mengingatkan, PMK secara bertahap segera harus tuntas sebelum G20, karena ini bisa jadi isu jika tidak diatasi,” cetus politisi asal Buleleng ini dengan mimik serius. 
 
Sedangkan dari tempat yang sama selaku Ketua DPP Aspednak, Welly, menyambut baik apa yang disampaikan Kresna Budi, artinya sejalan dengan apa yang disuarakan Aspednak dalam mendorong pemerintah agar secara bertahap membuka pintu karantina agar arus lalu lintas hewan bisa berjalan sebagaimana biasanya. 
 
Ia berpendapat, para stake holder dalam hal ini pemerintah provinsi balai karantina, dinas peternakan dalam hal ini Dinas Peternakan serta pihak terkait lainnya harus segera mengeluarkan kebijakan yang padu, agar kepentingan dan kebutuhan semua pihak bisa diakomodir.
 
Sedangkan Ray Sukarya dari DPD Aspednak Bali, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah nyata dengan memanfaatkan bio security, sebagai langkah antisipatif merebaknya PMK di Bali dengan melakukan penyemprotan transportasi pengangkut hewan ternak ketika masuk ke Gilimanuk. “Kita akan efektifkan bilik disinfektan di Gilimanuk sebagai langkah antisipatif merebaknya PMK di Bali. Apalagi Bali saat ini sudah masuk daerah hijau, kita harus amankan jangan sampai kecolongan,” tukasnya, seraya menambahkan, sesuai arahan Komisi II DPRD Provinsi Bali dan DPP Aspednak, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan hal itu. “Kita mau Bali aman dari PMK, Aspednak akan bergerak,” pungkasnya.
wartawan
ARW
Category

Astra Motor Bali Perkuat Ekosistem Vokasi Otomotif melalui Sarasehan SMK Binaan Honda Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Bali, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di pulau dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan SMK Binaan Honda Area Bali yang berlangsung di Ruang Meeting Lantai 4 Astra Motor Bali pada Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.