balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Hingga akhir 2025, Bank BPD Bali mencatat realisasi penyaluran KUR sebesar Rp1,768 triliun kepada 8.946 debitur di seluruh Bali. Penyaluran kredit tersebut tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang menjadi fondasi ekonomi riil.

Komposisi penyaluran KUR Bank BPD Bali menunjukkan keberpihakan kuat pada sektor produksi. Sebanyak 61 persen KUR mengalir ke sektor produksi, sementara 39 persen disalurkan ke sektor non-produksi. Fokus ini sekaligus sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia serta konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan kemandirian, keberlanjutan, dan penguatan ekonomi dari tingkat bawah.

Atas konsistensinya tersebut, Bank BPD Bali memperoleh apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan di Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara yang berhasil menyalurkan lebih dari 60 persen KUR ke sektor produksi, khususnya pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.

Secara rinci, realisasi KUR 2025 terdiri atas: KUR Kecil sebesar Rp1,448 triliun kepada 4.903 debitur; KUR Mikro sebesar Rp320 miliar kepada 3.988 debitur; KUR Super Mikro sebesar Rp550 juta kepada 55 debitur

Tak hanya KUR, Bank BPD Bali juga aktif menyalurkan berbagai kredit program strategis lainnya. Dalam mendukung kemandirian pangan, realisasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) mencapai Rp8,29 miliar atau 100 persen dari target. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar turut disalurkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Di sektor perumahan, Bank BPD Bali juga dipercaya menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat.

Kontribusi Bank BPD Bali terhadap UMKM sebelumnya juga mendapat pengakuan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Pada Oktober 2025, Bank BPD Bali menerima apresiasi dalam ajang Bali Green Economy Forum, sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam mendorong pembiayaan UMKM yang berkelanjutan dan ramah ekonomi hijau.

Di tengah ekspansi kredit yang agresif, Bank BPD Bali tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang terjaga di level 0,80 persen, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., Jumat (23/1) menegaskan bahwa capaian 2025 merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah daerah dan sektor perbankan yang berpijak pada kebijakan ekonomi nasional.

“Pencapaian target KUR di tahun 2025 merupakan wujud nyata kontribusi Bank BPD Bali dalam mengimplementasikan program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya dalam memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput dan menciptakan lapangan kerja melalui sektor produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, rendahnya angka NPL mencerminkan integritas serta daya tahan pelaku usaha di Bali dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan.

Ke depan, Bank BPD Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pemberdayaan UMKM dan memperluas dampak ekonomi daerah. Pada 2026, bank daerah ini menargetkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan melalui manajemen risiko yang pruden.