balitribune.co.id | Negara - Memasuki penghujung 2022, Kabupaten Jembrana kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini bumi makepung dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan penghargaan ini diharapkan seluruh komponen penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM (P5HAM).
Serangkaian peringatan Hari HAM se-Dunia Ke-74 Kabupaten Jembrana mendapatkan penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM RI. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dr. Mualimin Abdi kepada Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna di Jakarta Pusat pada Senin (12/12. Penyerahan penghargaan ini disaksikan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto
Penghargaan ini diberikan atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM (P5HAM). Penghargaan ini diberikan kepada intansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori tersebut. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan segala capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja.
Menurutnya capain tersebut harus menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,“ ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly. Pihaknya menyebut Kemenkumham mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program tersebut.
Kebijakan dan program tersebut seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus - kasus dugaan pelanggaran HAM supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut. Pihaknya pun mengajak seluruh komponen baik di pusat hingga di daerah ikut serta berperan aktif dalam pemenuhan HAM di Indonesia.
"Saya mohon kepada unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara terhadap HAM", jelasnya. Atas penghargaan tersebut, Wabup Patriana Krisna berharap penghargaan yang didapatnya, menjadi salah satu pemicu semangat sinergitas Pemkab Jembrana untuk mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi HAM.
Salah satunya dengan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat. Pihaknya juga menyatakan penghargaan ini sebagai bukti kemajuan dan merupakan bukti upaya pemenuhan HAM di Kabupaten Jembrana, baik oleh pemerintah daerah, leading sector terkait serta masyakarat Jembrana, "saya harap penghargaan ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua di Pemkab Jembrana agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan setiap program maupun kebijakan - kebijakannya," tandasnya.
