balitribune.co.id | Denpasar - Hasil pendataan keluarga tahun 2021 menunjukkan bahwa Capaian Unmetneed Provinsi Bali belum menunjukkan hasil yang baik karena baru mencapai 17.90% dari target sebesar 8.86%. Pengelola program bangga kencana perlu menyusun strategi yang lebih inovatif dan memperluas kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk mengatasi hal tersebut.
Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Baoi, dr Ni Luh Gede Sukardiasih, MFor, MARS dalam penandatanganan Komitmen Sasaran Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2022 mengatakan, Penandatanganan Komitmen Sasaran Kinerja ini sebagai bentuk komitmen dan dasar acuan dalam melaksanakan Program Bangga Kencana di Tahun 2022. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra), sasaran kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2022 terdiri dari Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.01; Contraceptive Prevalancy Ratio (CPR) = 66.83%; Unmetneed = 7.94%; Age Specific Fertility Rate (ASFR) = 20, Indeks Bangga Kencana (iBangga) = 57.22, dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) =23.
“Tingginya target sasaran strategis ini menuntut kita untuk bekerja lebih keras lagi dengan ditunjang oleh perencanaan yang cermat dan tepat agar kita mampu mencapai dan mempertanggungjawabkan indikator – indikator sasaran strategis di pada tahun ke -3 RPJMN 2020 – 2024," ungkapnya saat membuka pemaduan perencanaan anggaran dan program Bangga Kencana tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Denpasar, Senin (21/2).
Dikatakan Sukardiasih, saat ini Presiden RI, Joko Widodo menargetkan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 % pada tahun 2024. Sehingga hasil capaian dari sasaran kinerja akan menunjang penurunan angka stunting dan diharapkan bisa terealisasi dengan baik.
Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli I Dewa Agung Putu Purnama mengharapkan melalui kegiatan perencanaan dan penandatanganan perjanjian kinerja ini dapat menjadi corong bagi Kabupaten Bangli untuk dapat dengan maksimal menurunkan Angka Kelahiran Remaja 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun ) sesuai angka yang ditargetkan.
“Angka Kelahiran Remaja 15-19 tahun di Kabupaten Bangli memang menjadi tantangan bagi kami sehingga kami memang masih mencoba mencari langkah yang tepat," katanya.
Kabupaten Bangli telah berupaya melalui kerjasama dengan beberapa lintas sektor terkait, salah satunya dengan beberapa desa adat seperti di Desa Jehem yang membentuk “awig-awig” dimana pasangan yang menikah dibawah umur tidak akan mendapatan pelayanan pernikahan secara administrasi. "Hal ini sangat mendukung capaian target ASFR sehingga diharapkan dapat dicontoh oleh desa lainnya,” imbuhnya.
wartawan
RAY
Category
