Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPBD: Video Gelombang Tinggi Hantam Pesisir Selatan Itu Hoaks

Bali Tribune/ I Made Rentin
balitribune.co.id | Denpasar -  Video tentang gelombang tinggi di pesisir selatan, mulai dari Pulau Jawa hingga Nusa Dua, Bali, beredar luas, Rabu (24/7). Bahkan dalam video yang viral bertepatan dengan Hari Raya Galungan tersebut, dijelaskan bahwa Pura Bias Tugel di kawasan Nusa Dua, porak - poranda akibat dihantam gelombang tinggi. 
 
Video ini pun langsung dicek kebenarannya oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali. Hasilnya, video tersebut ternyata hoaks. Sebab kejadian dalam video tersebut justru terjadi pada tahun 2018 lalu. 
 
"Itu hoaks. Itu tidak benar kejadian hari Rabu, 24 Juli 2019. Video tersebut pertama kali dirilis Rabu, 27 Juni 2018. Jadi jelas, itu bukan kejadian baru," ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, di Denpasar, Rabu (24/7) malam. 
 
Menurut dia, dari hasil penelusuran tim ke lapangan, kondisi Pura Bias Tugel baik-baik saja. Pura tersebut tidak hancur sebagaimana penjelasan dalam video yang beredar. Bahkan soal gelombang tinggi juga dipastikan tidak benar adanya. 
 
"Demikian juga DTW Water Blow di Pulau Peninsula, The Nusa Dua Managed by ITDC, saat ini kondisinya aman terkendali," tegas Rentin. 
 
Dikatakan, begitu mendapatkan informasi tentang viralnya video tersebut, pihaknya langsung menghubungi manajemen ITDC. Menurut keterangan I Made Pari Wijaya, Kepala Divisi Operasi The Nusa Dua, video tersebut dirilis tahun lalu dan bukan kejadian saat ini. 
 
"Bahkan Made Pari langsung menugaskan dua orang security yang sedang bertugas malam, untuk mengecek ke TKP. Diperoleh laporan bahwa kondisi aman terkendali. Dari pagi hingga malam hari, tidak ada terjangan gelombang tinggi, dan semua bangunan termasuk pura masih berdiri kokoh," beber Rentin. 
 
BPBD Provinsi Bali pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warganet (netizen) agar cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Kemajuan IT, demikian Rentin, mestinya diimbangi dengan kecerdasan dalam menelaah pemberitaan. 
 
"Hoaks bisa meresahkan masyarakat. Apalagi Bali sebagai destinasi utama pariwisata, sangat terpengaruh dengan pemberitaan seperti ini, karena keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama dalam dunia pariwisata," tegasnya.
 
"Pilah, cross check dan ricek again sebelum kita nge-share suatu berita, apalagi berita yang berkaitan dengan kebencanaan," pungkas Rentin.
wartawan
San Edison
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.