balitribune.co.id | Mangupura - Polemik dugaan kebocoran data pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Badung memasuki babak baru. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui telah menerima informasi mengenai kebocoran data pegawai dan langsung meminta Sekda Badung mengambil langkah strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi Arnawa di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Badung. Ia juga menginstruksikan agar dilakukan evaluasi internal untuk memastikan keamanan sistem dan data yang dikelola Pemkab Badung.
“Saya mendengar memang ada kebocoran, dan saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk mengambil langkah-langkah strategis,” ujar Adi Arnawa.
Menurutnya, keamanan data pemerintahan menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius di tengah ancaman peretasan. Ia meminta kejadian tersebut dijadikan bahan evaluasi agar kebocoran serupa tidak kembali terjadi.
“Namanya data mungkin orang banyak ingin meretas, kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi kan kita sudah berupaya, kejadian ini menjadi pelajaran buat kita agar berhati-hati,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya sempat membantah adanya kebocoran data pegawai. Bantahan itu disampaikan ketika kabar mengenai dugaan kebocoran data SIMPEG Badung mulai ramai di media sosial.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Badung I Ketut Gede Arta tidak menampik adanya persoalan tersebut. Diskominfo kini berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menelusuri celah keamanan. Dugaan awal mengarah pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), yang pengembangan dan pengoperasiannya berada di bawah BKPSDM bersama pihak ketiga.
“Data memang tersimpan di Diskominfo, tetapi pintu masuk dan pengelolaannya ada di BKPSDM. Ibarat rumah, kuncinya ada di sana,” jelas Gede Arta.
Informasi mengenai dugaan kebocoran sebelumnya mencuat setelah akun X @intels_daily menyebut adanya basis data SIMPEG Kabupaten Badung yang berisi sekitar 16.000 catatan, termasuk nama, detail kontak, dan nomor identifikasi. Pemerintah Kabupaten Badung kini diminta memastikan sumber kebocoran, tingkat data yang terdampak, serta memperkuat sistem keamanan agar data pribadi ASN tidak kembali terekspos.
