Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Bangli Komit Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Kemiskinan Ekstrim

Bali Tribune / WAWANCARA - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengikuti wawancara Paritrana Award Tahun 2022, Selasa (14/2).
balitribune.co.id | Bangli - Dilaksanakan secara daring di ruang rapat BMB, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengikuti wawancara Paritrana Award Tahun 2022. Paritrana Award merupakan Kerjasama antara Pemerintah pusat dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. 
 
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (14/2) tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Eka Vaulina Pardede, Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Wahyu Nanda Putra Siregar, Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Weslie Rantetampang.
 
Bupati Sedana Arta menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Peraturan Bupati No: 31 Tahun 2018 telah menganggarkan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai pemerintah non PNS atau kontrak daerah, Perbekel, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian ditahun 2022 Pemkab Bangli telah melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dituangkan dalam bentuk Instruksi Bupati No: 4 Tahun 2022, yang mana dalam instruksi tersebut menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Perijinan, Kepala Dinas Koprasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKD, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 
Bupati Sedana arta menambahkan, Ketenagakerjaan aktif yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang terdata sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 31.627 orang terdiri dari 21.080 pekerja penerima upah (badan usaha) dan  pekerja bukan penerima upah sebanyak 10.547. Saat ini cakupan atau coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangli  yang diberikan kepada perangkat Desa dan BPD, yang awalnya hanya mengikuti dua program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kini sudah masuk empat program, dengan ditambah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Di Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli juga telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Kader Posyandu, Linmas dan pekerja bukan penerima upah lainnya. 
 
Kedepan Bupati asal Desa Sulahan tersebut akan mendorong CSR perusahaan-perusahaan yang yang ada di Bangli untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pekerja rentan yang ada di wilayah sekitar perusahaan tersebut. Bupati Bangli juga sangat berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim.
wartawan
SAM
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.