balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai mematangkan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan di Wantilan Sabha Prakerti, Rabu (28/1), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi, melainkan instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di wilayahnya.
Bupati Gus Par menjelaskan bahwa implementasi MBG dirancang untuk menciptakan efek domino bagi masyarakat lokal. Ia menargetkan program ini mampu membuka pasar yang stabil bagi komoditas pangan daerah, seperti beras, telur, dan sayur-mayur, yang akan diserap langsung dari para petani dan UMKM setempat.
"Ini menjadi mesin penggerak ekonomi. Kita juga akan menyerap tenaga kerja lokal untuk operasional di dapur umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar Bupati.
Selain aspek ekonomi, Bupati menekankan pentingnya kemandirian pangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan impor. Secara sosial, program ini diharapkan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga kurang mampu di Karangasem.
Di sisi teknis, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM, melaporkan bahwa struktur Satgas MBG telah resmi diperkuat melalui Keputusan Bupati Nomor 416/HK/2025. Satgas ini mengintegrasikan lintas instansi, termasuk TNI (Kodim 1623), Kementerian Agama, hingga perangkat kecamatan dan Puskesmas. Menurut Gusti Bagus, seluruh pendanaan program strategis ini dipastikan bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem tahun 2026.
Ketua Satgas MBG sekaligus Sekretaris Daerah Karangasem, I Ketut Sedana Merta, menambahkan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Sekda menginstruksikan agar setiap proses pengolahan dilakukan di dapur profesional dengan juru masak bersertifikat serta dilengkapi alat uji cepat (rapid test) guna mencegah kontaminasi.
Langkah akselerasi ini diambil Pemkab Karangasem sebagai tindak lanjut instruksi Pemerintah Pusat untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengawasan melekat pada rantai distribusi dan pengelolaan limbah, pemerintah optimistis mewujudkan visi Karangasem yang sehat dan sejahtera.
