Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Mahayastra Beri Sinyal Pegawai Kontrak di Gianyar Bertahan

Bali Tribune / Pemkab Gianyar Sulit hapus Pegawai Honor ataupun kontrak

balitribun.co.id | GianyarPegawai honor atau kontrak di Kabupaten Gianyar kini sediikit lega meski pemerintah pusat mengintruksikan penghapusan. Karena di Gianyar kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan. Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyampaikan itu setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali. Keputusannya, Pemkab Gianyar bakal mempertahankan pegawai kontrak.

Kepada awak media, Minggu (24/7), Bupati Mahayastra menyebutkan, pegawai honor maupun kontrak diganti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) , Pemkab Gianyar menyatakan tak akan sanggup membayar gaji dan hak-hak lainnya.
"Bupati akan dikumpulkan oleh gubernur. Dan Pak Gubernur akan sama-sama memperjuangkan. Jadi tinggu saja perjuangan Pak Gubernur," ujar Mahayastra.

Mahayastra mengatakan, pegawai kontrak di Kabupaten Gianyar sangat besar, yakni sekitar 6.000an orang. Bahkan,  rasionnya sudah hampir sama dengan PNS. Kondisi ini, lanjutnya, dikarenakan selama ini Pemkab Gianyar tidak pernah mendapatkan kuota perekrutan CPNS untuk OPD. "Kalau P3K, kan memang belum jelas terkait tanggung jawabnya, siapa yang akan memberikan gaji, sehingga kalau di Gianyar untuk memberikan gaji atau honor, APBD kita sudah luar biasa beratnya. Jadi kalau ditambah dengan P3K, apalagi kan ada hak-haknya," ujar Mahayastra. 

Kalaupun dipaksakan, Pemkab Gianyar bisa kolaps. Terlebih, selama ini Pemkab mengandalkan pegawai kontrak untuk hal-hal teknis, jadi membantu para pejabat yang ada di masing-masing OPD. 

wartawan
ATA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.