Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Tabanan Menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH & Program Sembako Kepada Masyarakat Tabanan

Bali Tribune / Bupati Tabanan Dr I Komang Gede Sanjaya, SE.,MM didampingi oleh Sekda Tabanan, melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH & Program Sembako Dimasa PPKM Darurat, di Desa Tua, Marga, Tabanan, Rabu (21/7).

balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan Dr I Komang Gede Sanjaya, SE.,MM didampingi oleh Sekda Tabanan, melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH & Program Sembako Dimasa PPKM Darurat, di Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Rabu (21/7).

Penyaluran bantuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Tabanan, Wakil Pimpinan BNI Cabang Denpasar, Kepala Kantor Pos Tabanan, Ketua BPD, Camat dan Perbekel Desa Tua Tabanan, serta OPD terkait dan para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selaku perwakilan penerima bantuan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya selama masa berlakunya PPKM terkait pandemi COVID-19. Penyaluran program bansos  ini bersifat reguler, antara lain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang penyalurannya difokuskan melalui salah satu agen yang ditunjuk dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Ini adalah wujud perhatian langsung dari pemerintah terhadap masyarakat, initinya bagaimana membantu masyarakat meringankan beban hidupnya saat terhimpit musibah yang sudah hampir 1,5 tahun lamanya” ungkap Bupati Sanjaya dalam arahannya. Ia juga menyampaikan, pendistribusian bantuan ini adalah wujud komitmen dari pemerintah pusat sampai ke daerah untuk tetap fokus dalam membe­rikan bantuan langsung kepada masyarakat, serta aksi Pemkab Tabanan yang senantiasa bersikap siap dan sigap dalam penyaluran bantuan sesuai dengan arahan Presiden.

Pemkab Tabanan terus mengupayakan bantuan sosial di masa pandemi ini bagi masyarakat Kabupaten Tabanan yang khususnya terdampak COVID-19. Bantuan tersebut tentunya akan didistribusikan secara cepat dan merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Dalam arahanya Bupati Sanjaya juga berharap masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu ia mengajak masyarakat terus bersyukur, bersabar, bersemangat dan terus bergotong royong, bersama-sama menekan angka laju kenaikan covid 19, sehingga kesehatan, ekonomi dan pariwisata bisa cepat kembali normal.

 “Program keluarga harapan ini sudah berjalan sejak tahun 2012, dan data keluarga penerima harus masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan memenuhi 3 komponen, yang pertama masalah pendidikan ,yang kedua masalah kesehatan, untuk ibu hamil dan balita dengan subsidi 750 Ribu per tiga bulan, program sosial lainnya yang dikhususkan untuk disabilitas dan lansia dengan subsidi 600 ribu per tiga bulan” terang Gunawan, selaku Kadis Sosial Tabanan. “Sementara Program Sembako ini adalah inovasi dari BPNT, dana akan masuk langsung ke rekening masyarakat, yang nantinya bisa ditukarkan dengan sembako dan kebutuhan pokok, jadi tidak mungkin salah sasaran” lanjutnya

Ia menerangkan, program selanjutnya adalah BST (Bantuan Sosial Tunai), dengan jumlah penerima di Tabanan sebanyak 17.252 penerima bantuan dari Pemerintah melalui kementerian sosial dan akan didistribusikan langsung melalui kantor pos. Selama masa PPKM darurat ini nantinya akan ada tambahan bantuan, yaitu bantuan beras yang sudah disiapkan oleh Bulog.

wartawan
RED

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.