Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Tabanan Rakor Bersama Menko Marinves, Koordinasikan Ketersediaan Oksigen di Tabanan

Bali Tribune/ VIRTUAL - Kegiatan Rakor secara virtual diikuti seluruh Kepala Daerah, yakni Gubernur dan Bupati/Walikota se-Pulau Jawa-Bali, termasuk Bupati Tabanan yang saat itu didampingi Sekda dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

balitribune.co.id | Tabanan  - Ketersediaan tabung oksigen saat ini menjadi kendala di Kabupaten Tabanan. Terkait hal tersebut, Pemkab Tabanan melakukan berbagai upaya dalam penyediaan oksigen. Permasalahan ini mengemuka dan dibahas Pemerintah Pusat dalam Rakor Langkah Intervensi untuk penurunan Tingkat kematian Akibat Covid-19 di Jawa bali yang dipimpin oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, (21/7).
 
Kegiatan Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, yakni Gubernur dan Bupati/Walikota se-Pulau Jawa-Bali, termasuk Bupati Tabanan yang saat itu didampingi Sekda dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.
 
“Kendala saat ini di Kabupaten Tabanan adalah ketersediaan tabung oksigen dan regulatornya. Hal tersebut terjadi karena melonjaknya kasus positif Covid-19 di wilyah Pulau Jawa-Bali, termasuk di Kabupaten Tabanan beberapa pekan ini,” ujar Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM.
 
Ia juga menegaskan, bahwa kelangkaan oksigen ini terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Bali dan telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat dan telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Jadi ini adalah permasalahan Nasional, bukan hanya di Tabanan.
 
Untuk mengatasi hal tersebut, Ia juga mengakui telah berkoordinasi secara langsung dengan Gubernur Bali terkait dengan kelangkaan oksigen tersebut. Disamping itu juga telah berkoordinasi dengan Kadiskes Provinsi Bali. Saat ini, untuk masalah kelangkaan oksigen sudah ditangani oleh Satgas Oksigen Provinsi Bali
 
Semua RS Pemerintah dan Swasta wajib melaporkan pemakaian dan sisa stok setiap harinya melalui sistim online kepada Satgas dan Satgas yang akan menyetujui pendistribusian oleh supplier.
 
Pemerintah Pusat melalui Menko Marinves dalam rapat virtual dengan Kepala Daerah se-Jawa-Bali tersebut mengatakan, akan melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan kendala yang dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota, sekaligus memberikan arahan terkait permasalahan tersebut.
 
Menindak lanjuti arahan Menko Marinves, Pemkab Tabanan melalui berbagai pihak terkait sedang berusaha memenuhi kebutuhan oksigen dan Pemkab selalu berkoordinasi secara serius dan intensif baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19. 
wartawan
JIN

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.