Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Caleg Perempuan Harus Perkuat Kapasitas dan Karakter

Ketua BKOW Provinsi Bali Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda.

BALI TRIBUNE - Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, mengharapkan para caleg perempuan yang bertarung pada Pileg 2019 mendatang memiliki karakter yang kuat serta kapasitas untuk menjadi legislator.  Itu pula sebabnya, BKOW Provinsi Bali bekerja sama dengan Puspa Forkomwil Bali, menggelar acara Pendidikan dan Pelatihan untuk Calon Anggota Legislatif (Caleg) Perempuan, tanggal 17-23 Oktober 2018. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing.  Dari total 290 caleg perempuan yang diusung 16 partai politik untuk semua tingkatan di Bali (DPR RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten/ Kota se-Bali), kurang lebih 61 orang di antaranya mengikuti acara yang mengusung tema "Perempuan Mampu, Bila Mau dan Siap" ini.  "Kami ingin, para caleg perempuan ini diusung tidak sekadar untuk memenuhi kuota pencalonan. Kami ingin dalam Pemilu kali ini bisa diwujudkan kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif," kata Gung Tini, sapaan akrabnya, di sela-sela kegiatan ini di Aula Perdiknas Denpasar, Jumat (19/10).  Untuk mewujudkan target besar ini, menurut dia, pihaknya mencoba untuk memfasilitasi pendidikan serta pelatihan secara gratis kepada para caleg perempuan. Dalam kegiatan tersebut, para caleg perempuan dibekali dengan pengetahuan berkampanye, memetakan pasar, teknik berkomunikasi, publik speaking, hingga soal pencitraan.  "Jadi kami memang lembaga sosial. Tetapi sebagai organisasi yang mewadahi 26 organisasi perempuan, kami tentu punya tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan para caleg perempuan," tandas Gung Tini.  "Kami ingin, masyarakat memilih mereka karena memang berkualitas. Itu sebabnya kami pertajam kemampuan mereka melalui kegiatan seperti ini. Kami ingin perkuat karakter dan kapasitas para caleg perempuan, sehingga mereka dipercaya untuk duduk di lembaga legislatif," imbuh Ketua Yayasan Perdiknas Denpasar ini.  Ia membantah anggapan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Apalagi faktanya, kegiatan ini dihadiri para caleg perempuan lintas partai di Bali, seperti Partai NasDem 16 orang, Partai Demokrat 13 orang, PDI Perjuangan 7 orang, PKS 5 orang, Partai Hanura 5 orang, Perindo 2 orang, PBB 2 orang, Partai Golkar 1 orang, dan lainnya.  "Kami sudah mengundang para caleg perempuan melalui partai masing-masing. Jadi, kami tidak melihat partainya apa, karena kami tidak punya kepentingan untuk partai politik tertentu. Kami hanya ingin akan semakin banyak perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif, dari partai manapun mereka," pungkas Gung Tini. 

wartawan
San Edison
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.