Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dampak Efisiensi, Anggaran Infrastruktur Pemkab Buleleng Terpotong Rp 25 Miliar

Sekda Gede Suyasa
Bali Tribune/ Sekda Gede Suyasa.

balitribune.co.id | Singaraja - Kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto berdampak pada berkurangnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur. Tidak terkecuali Pemkab Buleleng, terpaksa menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Akibatnya dapat ditebak, dana untuk pekerjaan infrastruktur dan sarana prasarana fisik daerah di Buleleng pada 2025 dipastikan berkurang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, Pemkab Buleleng mendapat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 25 miliar. Pengurangan dana transfer itu, berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Pengurangan itu meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pekerjaan umum. "Dana transfer yang dikurangi, DAU bidang pekerjaan umum, dan DAK irigasi semua di dinas PUTR. Kurang lebih 25 miliar. Jadi yang dikurangi transfernya adalah DAU dan DAK khusus infrastruktur,"kata Suyasa Rabu (12/2/2025).

Menurut Suyasa Pemkab Buleleng saat ini sedang menunggu petunjuk teknis terkait efisiensi anggaran daerah dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia juga menyebut hasil efisiensi di daerah itu selanjutnya akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana transfer dari pusat.  Nantinya dana dari efesiensi tersebut akan dialihkan ke program pembangunan irigasi dan infrastruktur. "Pemerintah pusat saat ini tengah fokus dalam pelayanan publik. Seperti pembangunan irigasi merupakan pelayanan publik yang bisa digunakan untuk peningkatan kualitas pertanian," imbuhnya.

Suyasa juga memastikan, Pemkab Buleleng saat ini sudah mulai memberlakukan efisiensi dengan tidak menyediakan konsumsi saat rapat. Bahkan, para pegawai diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi plastik sekali pakai. "Tidak banyak lagi ada cetak baliho, upacara seremoni. Dan hasil efesiensi itu dapat digunakan untuk menutup anggaran yang dikurangi transfernya," tandas Suyasa. 

wartawan
Redaksi

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.