Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dari Bali untuk Indonesia, FISIP Unud dan KPU Bali Lakukan Penelitian Bersama

Bali Tribune / PENELITIAN - Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali laksanakan rapat koordinasi terkait kolaborasi penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Jumat (1/7).

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan penelitian bersama dan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik kedepannya, Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali laksanakan rapat koordinasi terkait kolaborasi penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Jumat (1/7).

Kegiatan yang bertempat di ruang rapat dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, dihadiri oleh Dekan FISIP Udayana, Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si., beserta jajaran, Koordinator Program Studi Ilmu Politik, Dr. Tedi Erviantono, S.IP. M.Si., dan dosen ilmu politik. Turut hadir pula, Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gede John Darmawan, beserta jajaran.

Tedi Erviantono menyampaikan, program kerjasama dengan KPU Provinsi Bali akan berlanjut dalam bentuk kegiatan magang, penelitian bersama, dan praktisi mengajar. Perlu diketahui, bahwa  penelitian MBKM bersama mitra, yakni KPU Provinsi Bali merupakan implementasi dari MoA dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Mei 2022.

Menanggapi hal tersebut, John Darmawan menyambut baik program-program lanjutan dari kerjasama antara FISIP Udayana dan KPU Provinsi Bali yang tidak hanya dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat saja, tapi juga selaras dengan misi KPU Provinsi Bali untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik.

Kemudian, mengenai penelitian MBKM ini, Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos, M.I.P., selaku perwakilan tim peneliti memaparkan kerangka penelitian MBKM yang meliputi tujuan yang hendak dicapai, variabel penelitian, metode penelitian, timeline, dan output serta outcome yang nantinya akan dicapai.

"Cetak biru yang akan kita hasilkan dari Bali, seperti permainan kepemiluan ular tangga yang kemarin, kita buat penyelenggara di Provinsi yang lain dan Universitas di Provinsi yang lain tergerak untuk melakukan hal yang sama, sinergi yang sama, seperti yang kita lakukan di Bali," ujar Kadek Dwita terkait capaian yang akan diperoleh dari penelitian MBKM bersama mitra.

Dalam waktu dekat, Ilmu Politik Udayana bersama KPU Provinsi Bali akan melaksanakan survei pendidikan tentang kepemiluan pada pemilih pemula yang akan berlangsung selama kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2022 di Kabupaten/Kota se-Bali. 

 

Sumber: https://www.unud.ac.id

wartawan
ARW
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.