Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Demokrat Bali Usung 41,8 Persen Bacaleg Perempuan

BACALEG Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, didampingi para Bacaleg perempuan, saat menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi.

BALI TRIBUNE -  Jika sebagian partai politik bersusah payah memenuhi kuota perempuan untuk mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), maka Partai Demokrat di Bali justru sebaliknya. Bahkan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mencatat rekor tersendiri di Bali.  Buktinya, untuk 55 bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali yang didaftarkan ke Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (17/7), 41,8 persen (23 orang) di antaranya adalah figur perempuan. Sisanya sebanyak 32 orang adalah Bacaleg laki-laki. "Kuota Bacaleg perempuan mencapai 41,8 persen. Jauh di atas kuota minimal 30 persen yang diamanatkan UU Pemilu. Ini suatu kebanggaan juga buat kami,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta, saat ditemui usai pendaftaran Bacaleg tersebut. Di beberapa Dapil dalam perebutan kursi DPRD Provinsi Bali, Bacaleg perempuan yang diusung Partai Demokrat bahkan mencapai 50 persen. Sebut saja contohnya di Dapil Gianyar dan Dapil Denpasar yang didominasi figur perempuan.  “Selama ini perempuan tidak bisa dipaksakan untuk nyaleg. Tapi kader Demokrat punya panggilan meningkatkan pengabdian sesuai opsi UU. Tokoh-tokoh perempuan juga meningkat kesadarannya untuk berpartisipasi aktif di politik praktis,” tandas Mudarta. Kuota Bacaleg perempuan yang hampir setengahnya, diakuinya juga tidak terlepas dari kebijakan internal Partai Demokrat Provinsi Bali yang memberi ruang penuh. Bahkan 'mercy' memprioritaskan kader serta tokoh perempuan tampil sebagai Caleg.  "Ketika ada tokoh atau kader perempuan ingin maju sebagai Caleg, kami prioritaskan. Ini tentu langkah positif dan sehat bagi demokrasi kita dan kesetaraan gender di politik,” tutur Mudarta. Secara keseluruhan, Bacaleg yang ditampilkan Partai Demokrat untuk bertarung di DPRD Provinsi Bali punya kualitas mumpuni dan dari berbagai latar belakang. Ada dari kalangan birokrat, mantan pejabat di eksekutif, pensiunan TNI/ Polri, kalangan pengusaha dan tentu saja incumbent.  “Calon-calon yang ditampilkan Demokrat memang sangat demokratis. Incumbent juga prioritas dicalegkan dan menjadi Caleg nomor urut satu, sebagai vote getter utama di Demokrat,” beber Mudarta.

wartawan
San Edison
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.