Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Bangli Soroti Serangan Lalat di Kintamani

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli Jro Tindih

balitribune.co.id | BangliFenomena lalat di wilayah Kintamani viral di media sosial. Apalagi KIntamani menjadi salah satu ikon destionasi pariwisata. Tak sedikit warganet yang merasa  terganggu dengan keberadaan bangsa  flum arthropopada tersebut.

Serbuan lalat mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Bangli, Jero Gede Tindih. Politisi asal Desa Songan, Kintamani mengatakan, banyaknya lalat di Kintamani bukan hal baru. Namun sejak penggunaan pupuk mentah berupa limbah kotoran, populasinya semakin meningkat. "Jadi pupuk juga sedikit menyumbang. Disamping juga kondisi alam dan lingkungan," ujarnya, Minggu (6/1).

Menurut Gede Tindih, serbuan lalat di Kintamani sangat-sangat mengganggu kenyamanan para wisatawan. Walaupun diakui hingga kini belum ada penelitian lalat di Kintamani yang hinggap di makanan ataupun minuman akan menyebabkan penyakit. 

"Lalat yang ada di Kintamani ini bukan lalat bangkai, melainkan hanya lalat biasa. Cuma memang menyebabkan banyak  tamu komplain. Berbagai daya dan upaya sudah dilakukan pihak restoran, seperti menyalakan lilin. Tapi langkan yang dilakukan tidak maksimal," ungkap politisi dari partai Nasedem ini.

Lanjut Jero Tindih, meningkatnya populasi lalat merupakan fenomena alam. Karenanya sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah daerah melepaskan burung ataupun predator alami untuk memakan lalat. “Serangan  tikus di Tabanan. Pemerintah Kabupaten sekitar melawan hama tersebut dengan cara melepaskan burung hantu yang merupakan predator alaminya. Karena ini merupakan siklus alam, maka harus dilawan dengan alam juga. Artinya lalat di Kintamani harus dilawan dengan burung yang merupakan predator alaminya. Tentunya dibarengi dengan aturan daerah, terkait pelarangan memburu burung tersebut," ujarnya.  

Disamping itu sebagai solusi jangka panjang, pihaknya meminta agar penanganan lalat dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari pembinaan kepada petani terhadap pemakaian pupuk mentah, termasuk juga pembinaan kepada masyarakat mengenai hidup bersih.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma mengatakan, banyaknya lalat di Kintamani merupakan fenomena biasa. Namun pada musim-musim tertentu, memang terjadi peningkatan populasi. "Biasanya terjadi pada akhir tahun. Yakni dari bulan November hingga Maret, saat musim buah di Kintamani," jelasnya.

Selain disebabkan oleh musim, peningkatan populasi lalat di Kintamani salah satunya diperkirakan akibat penggunaan limbah ternak sebagai pupuk. Sepatutnya pupuk yang merupakan  limbah ternak berupa sekam kotoran ayam broiler, seharusbnya lebih dulu melalui proses fermentasi sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk. 

Pihaknya pun mengaku sudah sempat melakukan edukasi untuk mengolah limbah ternak, sebelum dijadikan pupuk. Hanya saja diakui biayanya lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan limbah secara langsung. 

Lebih lanjut dikatakan Sarma, pihaknya di tahun 2023 sudah menyerap pupuk organik pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Bali secara maksimal. Pun di tahun 2024, pihaknya telah menyampaikan pada Provinsi agar lebih banyak diberikan porsi pupuk organik. "Penggunaan pupuk organik ini untuk meminimalisir pemanfaatan limbah kotoran ternak secara langsung," terangnya. 

Selain itu, untuk mengurangi populasi lalat, pihaknya juga berupaya membuat perangkap lalat. Salah satunya penggunaan 'likat kuning' (lem lalat). 

wartawan
SAM
Category

Perda 4/2026 Jadi Tameng Lahan Produktif, Bali Perkuat Kedaulatan Pangan

balitribune.co.id | Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis dalam menjaga masa depan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan komitmen kuat untuk melindungi lahan pertanian produktif dari tekanan pembangunan dan praktik kepemilikan terselubung.

Baca Selengkapnya icon click

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.