Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Berharap Anggaran APBD Seimbang Antara Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Bali Tribune / Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles

balitribune.co.id | BangliKalangan DPRD Bangli seakan tidak bisa berbuat banyak untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Pasalnya, pokok pikiran (Pokir) yang merupakan wadah untuk mewujudkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat saat Dewan melakukan reses, justru tidak pernah terakomodir untuk anggaranya dalam APBD Bangli.

Dewan berharp ada keseimbangan peruntukkan anggaran bagi pembangunan dan  kebutuhan masyarakat. Terlebih, Pokir dalam bentuk kegiatan ini sudah diatur dalam Undang-Undang. ”Seharusnya pokir dalam bentuk kegiatan bisa masuk dalam APBD karena sudah diatur oleh Undang-undang,” jelas  Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles, Minggu (10/4). 

Kata politisi dari Partai Demokrat ini, karena sudah diatur dalam undang- undang, reses dewan mesti tetap jalan. ”Ketika lakukan reses banyak usulan dari masyarakat karena tidak dianggarkan maka muncul statment, usulan DPRD dianggap tidak ada berkualitas," jelasnya.

Realita ini memunculkan kesan di masyarakat kalau para wakil rakyat Bangli di cap oleh masyarakat sebagai pemberi harapan palsu (PHP). "Seolah-olah kita PHP sama masyarakat. Padahal, pokir itu wajib. Tidak ada daerah lain, kayak di Bangli. Pokir dinolkan. Sementara reses  tetap jalan, karena amanat undang undang," sebutnya. 

Terkait alasan Pokir dinolkan, kata Carles, karena semua anggaran diprioritaskan untuk pembangunan. Atas kondisi tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, aspirasi masyarakat hanya bisa diperjuangkan melalui usulan Dewan ke OPD terkait. hanya saja, peluangnya juga tipis karena program OPD merupakan implementasi dari hasil Musrenbang yang dijalankan oleh eksekutif atau Pemkab Bangli.  "Selama ini, dengan kondisi Pokir yang tidak ada anggarannya, aspirasi masyarakat hanya bisa sebatas ditampung saja. Karena memang, sudah diputuskan semua anggaran difokuskan untuk pembangunan," jelasnya. 

Selaku wakil rakyat, Komang Carles berharap supaya ada keseimbangan anggaran antara pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. “Perlu keseimbangan sehingga ke dua program bisa jalan,” kata Komang Carles.

wartawan
SAM
Category

IB Santosa: 90 Persen Bagi Hasil Wisata Layak untuk Desa Adat Penglipuran

balitribune.co.id | Bangli - Adanya usulan dari pihak Desa Adat Penglipuran agar ada peningkatan bagi hasil wisata dalam kerjasama pengeloaan desa wisata dengan pemerintah kabupaten Bangli. Selama ini prosentase pembagian yakni 60 peren bagi desa adat dan 40 persen bagi Pemkab Bangli. Pihak desa adat mengusulkan agar porsi yang didapat dari bagi hasil wisata  di tahun 2026 diangka 90 persen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaksa Agung se-Asean ikuti Cuktural Visit di Tampaksiring

balitribune.co.id | Gianyar - Serangkaian  Penandatanganan Asean Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM), Jaksa Agung se-ASEAN  berkumpul di Bali. DIhadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya para Jaksa Agung ASEAN, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. St. Burhanuddin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara: Kita Fokus Bersihkan Kota, Agar Masyarakat Nyaman Beraktivitas

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh elemen masyarakat terus bergerak membersihkan sampah sisa banjir. Hal tersebut dilaksanakan guna memastikan wajah kota kembali bersih, dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Demikian disampaikan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negar saat turun langsung membersihkan kawasan Banjar Pemeregan, Jalan Gunung Kawi, Denpasar, Rabu (17/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Koster Temui Sejumlah Menteri untuk Optimalisasi PWA dan Normalisasi Sungai Pascabanjir

balitribune.co.id | Denpasar - Pascabanjir yang melanda Bali pada 10 September 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster bergerak cepat berkoordinasi ke pusat guna menangani sejumlah persoalan di Bali. Orang nomor satu di Bali ini menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada 15 September 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Pariwisata Bali Didorong Mengadopsi Konsep Bangunan Hijau dan Cerdas

balitribune.co.id | Mangupura - Kepariwisataan Bali yang kian populer, membuat pemilik modal tertarik berinvestasi di sektor akomodasi wisata. Pelaku usaha di sektor perhotelan di Bali didorong mampu mengadopsi konsep bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas dalam setiap proyek pembangunannya. Hal ini untuk mendukung target Bali emisi nol pada 2045 dan pemerintah pusat pada 2060 melalui pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.