Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Berharap Anggaran APBD Seimbang Antara Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Bali Tribune / Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles

balitribune.co.id | BangliKalangan DPRD Bangli seakan tidak bisa berbuat banyak untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Pasalnya, pokok pikiran (Pokir) yang merupakan wadah untuk mewujudkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat saat Dewan melakukan reses, justru tidak pernah terakomodir untuk anggaranya dalam APBD Bangli.

Dewan berharp ada keseimbangan peruntukkan anggaran bagi pembangunan dan  kebutuhan masyarakat. Terlebih, Pokir dalam bentuk kegiatan ini sudah diatur dalam Undang-Undang. ”Seharusnya pokir dalam bentuk kegiatan bisa masuk dalam APBD karena sudah diatur oleh Undang-undang,” jelas  Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles, Minggu (10/4). 

Kata politisi dari Partai Demokrat ini, karena sudah diatur dalam undang- undang, reses dewan mesti tetap jalan. ”Ketika lakukan reses banyak usulan dari masyarakat karena tidak dianggarkan maka muncul statment, usulan DPRD dianggap tidak ada berkualitas," jelasnya.

Realita ini memunculkan kesan di masyarakat kalau para wakil rakyat Bangli di cap oleh masyarakat sebagai pemberi harapan palsu (PHP). "Seolah-olah kita PHP sama masyarakat. Padahal, pokir itu wajib. Tidak ada daerah lain, kayak di Bangli. Pokir dinolkan. Sementara reses  tetap jalan, karena amanat undang undang," sebutnya. 

Terkait alasan Pokir dinolkan, kata Carles, karena semua anggaran diprioritaskan untuk pembangunan. Atas kondisi tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, aspirasi masyarakat hanya bisa diperjuangkan melalui usulan Dewan ke OPD terkait. hanya saja, peluangnya juga tipis karena program OPD merupakan implementasi dari hasil Musrenbang yang dijalankan oleh eksekutif atau Pemkab Bangli.  "Selama ini, dengan kondisi Pokir yang tidak ada anggarannya, aspirasi masyarakat hanya bisa sebatas ditampung saja. Karena memang, sudah diputuskan semua anggaran difokuskan untuk pembangunan," jelasnya. 

Selaku wakil rakyat, Komang Carles berharap supaya ada keseimbangan anggaran antara pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. “Perlu keseimbangan sehingga ke dua program bisa jalan,” kata Komang Carles.

wartawan
SAM
Category

Dishub Badung Ubah Pola Arus Keluar Puspem, MRLL Diuji Saat Jam Pulang ASN

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mulai menguji skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Rekayasa ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi saat jam pulang pegawai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

FGBMFI World Convention 2026 di Bali Dihadiri Delegasi dari 48 Negara

balitribune.co.id I Badung - The Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) World Convention 2026 yang akan berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 13–15 Agustus 2026 akan dihadiri 1.400 hingga 1.500 delegasi dari 47 negara. Delegasi yang hadir merupakan pebisnis yang secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi Bali sebagai tuan rumah konvensi dunia tersebut. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Rumah Susun untuk Seniman, Menteri PKP Sebut Seniman Bali Pantas Diperhatikan

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait membuat sejumlah terobosan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Tanah Air. Salah satunya dengan menghadirkan rumah susun untuk kalangan MBR di setiap daerah seperti rumah susun untuk pelaku seni di Bali kategori MBR. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.