BALI TRIBUNE - Penyataan mengejutkan dari Pj Bupati Gianyar, I Ketut Rochneng mengenai angka kemiskinan di Gianyar yang melampui Provinsi Bali. terus berbuntut. Senin (2/4), Kadis Sosial Gianyar beserta jajaran dipanggil Komisi IV DPRD Gianyar untuk memberikan penjelasan serta kendalanya. Menariknya, Kadis Sosial justru menunjukkan prestasi bahwa angka kemiskinan di Gianyar terus menurun.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV, Cokorda Wisnu Parta bersama anggota Komisi IV mempertanyakan validitas data kemiskinan di Kabupaten Gianyar. Kondisi ini disebutkan sangat mengejutkan, karena DPRD Gianyar terus memberikan prioritas untuk menganggarkan program pengentasan kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial diharapkan memberikan data akurat terkait warga yang masuk kategori miskin tersebut. Bahkan pihaknya meminta data per kecamatan “Kami ingin datanya, dimana saja angka kemiskinan yang dimaksud berdasarkan ‘by name by address’,” tegas Cok Wisnu Parta.
Menjawab itu, Kadissos Gianyar, Made Watha menjelaskan persentase kemiskinan Kabupaten Gianyar di Tahun 2013 sebesar 6 persen dengan jumlah penduduk miskin 31.250 jiwa atau 6.248 KK. Di Tahun 2017 menurun menjadi 4,43 persen atau 4.366 KK dengan jumlah 21.830 jiwa.
“Setiap tahun angka kemiskinan sudah mengalami penurunan, Dinas Sosial sendiri sudah memberikan program pengentasan dengan berbagai program termasuk program dari provinsi dan pusat,” jelas Made Watha. Sedangkan untuk bedah rumah sendiri, semenjak OPD terpisah, kini ditangani Dinas Tata Ruang, Permukinan dan Pertanahan Gianyar.
Sementara anggota Komisi IV, Putu Gede Pebriantara menanyakan rialitas angka kemiskinan di Gianyar. Demikian juga progres pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik dan salah sasaran. Pentolan Fraksi PDIP ini hawatir, dengan masih tingginya angka kemiskinan di Gianyar bisa dibuat kesan seolah-olah pemerintahan sebelumnya tidak bekerja. Padahal menurutnya, setiap tahunnya sudah dialokasikan anggaran untuk bedah rumah dan rehab rumah.
“Kalau memang benar terdapat 21.830 warga atau 4.266 KK miskin, saya minta berapa yang butuh bedah rumah atau rehab rumah. Saya harap tahun 2019 nanti, tidak ada lagi persoalan bedah rumah,” tanya Pebriantara.
Disamping itu, apa yang disampaikan oleh Pj Bupati Rochineng perlu dicermati, kenapa sampai turun langsung dan memberikan bantuan bedah rumah.
