balitribune.co.id | Denpasar - Nama I Kadek Diana, resmi digusur dari kursi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Kini, jabatan tersebut ditempati Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS. Baik Kadek Diana maupun Diah Srikandi, sama-sama anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali. 

Kepastian pergantian nakhoda komisi yang membidangi pembangunan tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung Dewan, Senin (20/4). Rapat Paripurna yang berlangsung melalui teleconference ini mengagendakan pengumuman perubahan komposisi pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun 2019. 

Penetapan Diah Srikandi sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini, tentu mengejutkan. Sebab sebelumnya, DPD PDIP Provinsi Bali melalui Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali justru mengusulkan nama AA Ngurah Adhi Ardhana untuk menggantikan Kadek Diana. 

Hanya saja karena terbentur aturan, jabatan tersebut tidak dapat ditempati Adhi Ardhana, yang duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali. Sebagai solusinya, Diah Srikandi ditunjuk sebagai Ketua merangkap sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Jabatan tersebut akan diemban Diah Srikandi sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. 

“Sementara Gung Adhi diputuskan oleh Pimpinan (Ketua DPD PDIP Bali, red) untuk menjadi Ketua Komisi III. Karena terbentur aturan disini (DPRD Bali, red), maka ditunda penetapannya,” kata Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Menurut politikus PDIP asal Tabanan ini, penetapan Adhi Ardhana sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali terbentur Tata Tertib Pasal 71 ayat 9 Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perpindahan anggota DPRD Provinsi Bali antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat satu tahun berdasarkan usulan Fraksi. Selain itu, pergantian Ketua Komisi minimal harus berjalan selama satu tahun sejak penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Seperti diketahui, AKD di DPRD Bali terbentuk 1 Oktober 2019 lalu. Itu artinya, AKD saat ini belum genap berusia satu tahun. 

“Nanti kan kita lihat, kita kembalikan lagi kepada induk organisasi. Pimpinan dan AKD itu penugasannya dari partai,” pungkas Adi Wiryatama. 

Sementara itu, Diah Srikandi yang dikonfirmasi terpisah, mengaku siap mengemban tugas baru ini. "Sebagai kader, kita siap jika ditugaskan oleh pimpinan," kata politikus PDIP dari Dapil Jembrana ini.