Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Money Politik, Somvir Didemo

Bali Tribune/Puluhan warga mendesak Bawaslu memproses dugaan money politic.

balitribune.co.id | Singaraja - Calon legislatif DPRD Provinsi Bali dari Partai Nasdem Dapil Buleleng, Dr Somvir diduga terlibat money politik untuk meraup suara pada Pemilu April 2019 lalu. Atas dugaan itu, sejumlah orang mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng agar segera memproses laporan dugaan money politik tersebut.

Demo dilakukan 10-an orang dari Kelurahan Kampung Anyar dan Kaliuntu, Rabu (24/4) sekitar pukul 13.00 Wita di depan kantor Bawaslu Buleleng. Aksi yang dipimpin Komang Edi Arta Wijaya itu mendapat pengawalan cukup ketat dari aparat kepolisian. Sebelum diterima Ketua Bawasli Buleleng Putu Sugi Ardana, massa sempat melakukan orasi beberapa saat yang intinya mendesak Bawaslu agar segera memproses Somvir.

Namun Sugi Ardana mengatakan kepada para pendemo, tidak bisa melakukan tindak lanjut atas laporan dugaan Somvir terlibat money politik. Ardana beralasan, aturan atas laporan baru bisa ditindaklanjuti paling lama 7 hari sejak kejadian dugaan money politik  terjadi.

”Limit waktu pelaporan sudah terlewati, yakni peristiwa (money politic) terjadi tanggal 29 Maret 2019, tapi pelapornya baru pada 22 April 2019 dipanggil,” tanya Komang Edi Arta Wijaya.

Sugi Ardana mengatakan, pihaknya sudah menindak lanjuti laporan itu. Bahkan beberapa saksi termasuk saksi pelapor pun telah dimintai klarifikasi. Hanya saja dari pihak terlapor yakni Subrata belum bisa dimintai klarifikasi. “Jadi mohon bersabar. Kami pastikan akan diproses sesuai aturan,” tegas Sugi Ardana.

Usai mendapat penjelasan, massa yang berjumlah 10-an orang itu berangsur membubarkan diri. Komang Edi Arta Wijaya yang ditemui usai menggelar aksi ini mengatakan, kedatangannya hanya untuk meminta penjelasan terkait tindaklanjut kasus dugaan money politik oleh Somvir.

Menurutnya, ulah Somvir dengan money politiknya telah merusak citra demokrasi di Buleleng dan Bali. Karena itu, kata Edi Arta Wijaya, dia datang untuk memastikan Somvir dan antek-anteknya diproses Bawaslu.

Sebelum para pendemo menerima penjelasan Sugi Ardana, sempat terjadi perdebatan terkait subtansi pelaporan dugaan money politik  yang dilakukan oleh Somvir. Bahkan laporan warga Desa Pedawa, Kecamatan Banjar yang juga melaporkan Somvir ditanyakan oleh mereka.

”Laporan warga Desa Pedawa, bagaimana Pak? Kok sampai sekarang yang dilaporkan masih belum ada proses hukum sesuai yang berlaku. Kami hanya minta Bawaslu segera memproses Somvir beserta anteknya. Kami hanya tidak ingin ada money polotik agar Pemilu di Buleleng bersih,” tandasnya.

wartawan
Chairil Anwar
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.