Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disnaker dan Imigrasi Perketat Pengawasan PMI Ilegal

FGD Pekerja Migran
Bali Tribune / FGD - Imigrasi Singaraja dan Disnakertrans ESDM Buleleng menggelar FGD bertajuk Penecegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tinda Pidana Penyelundupan Manusia, Selasa (19/5/2026).

balitribune.co.id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama Kantor Imigrasi dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terus memperkuat pengawasan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan keberangkatan pekerja migran ilegal.

Pemerintah kini memfokuskan pengawasan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta memperketat proses administrasi hingga tingkat desa guna menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Hal itu terungkap saat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Buleleng dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk Penecegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tinda Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Selasa (19/5/2026).  

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Buleleng Putu Arimbawa menjelaskan sebagian besar persoalan pekerja migran asal Buleleng terjadi pada mereka yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural. Menurutnya, pekerja migran yang mengikuti prosedur resmi jarang mengalami masalah hukum maupun kesehatan di luar negeri. 

"Dari hasil evaluasi kami, pekerja yang berangkat non-prosedural ini biasanya kurang pengetahuan. Mereka sering kali hanya ikut-ikutan teman yang sudah berangkat lebih dulu. Praktik ini sulit dicegah karena mereka mengurusnya secara diam-diam di belakang kita. Begitu ada masalah di luar negeri, baru kita tahu kalau keberangkatan mereka non-prosedural," ujar Arimbawa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Anak Agung Gde Kusuma Putra mengungkapkan banyak calon pekerja migran ilegal memanfaatkan paspor wisata untuk bekerja di luar negeri. Menurutnya, pemohon biasanya mengajukan paspor dengan alasan wisata. Setelah memiliki paspor, mereka kemudian menerima tawaran kerja ilegal di luar negeri. 

"Awalnya mereka membuat paspor dengan tujuan wisata. Karena paspor memiliki jangka waktu yang panjang, di tengah jalanmisalnya setelah dua atau tiga tahunmereka mendapat tawaran bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas dan mereka mengiyakan. Pengawasan kami kadang terkendala oleh ketidakjujuran pemohon saat wawancara pembuatan paspor," jelas Gde Agung.

Untuk menutup celah keberangkatan ilegal, Kantor Imigrasi Singaraja kini memperketat proses wawancara pembuatan paspor dan melibatkan perangkat desa dalam proses pengawasan. Petugas Imigrasi akan menggali informasi lebih detail terkait tujuan perjalanan, negara tujuan, hingga izin keluarga sebelum menerbitkan paspor. Jika petugas menemukan indikasi keberangkatan non-prosedural, Imigrasi akan menunda proses penerbitan paspor dan meminta dokumen tambahan. .

Gde Agung berharap melalui kerja sama antara Disnaker, Imigrasi, BP3MI, dan pemerintah desa, Pemkab Buleleng berharap masyarakat semakin memahami prosedur bekerja di luar negeri tanpa melalui saluran resmi. "Kami berharap masyarakat semakin memahami risiko jalur ilegal dan memilih menjadi pekerja migran secara resmi agar memperoleh perlindungan hukum yang jelas," tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Klungkung Krisis Kepsek SD, Puluhan Kursi Kosong 

balitribune.co.id | Semarapura - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung tengah dihadapkan pada tantangan pelik dalam pengisian jabatan kepala sekolah. Krisis ini paling dirasakan di tingkat Sekolah Dasar (SD), di mana puluhan posisi kepala sekolah masih kosong akibat terkendala sertifikasi calon kepala sekolah (Cakep) dan keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Sidak Proyek Fisik di Wilayah Selatan, Optimis Pelebaran Simpang Imam Bonjol dan Siligita Beri Kenyamanan Berlalu Lintas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan sidak sejumlah proyek fisik di wilayah Badung Selatan, Minggu (1/11/2026). Proyek yang dipantau mulai dari pelebaran simpang Jalan Imam Bonjol-Sunset Road, pembangunan rumah pompa di Bendung Gerak Tukad Mati Kuta, pelebaran simpang jalan Siligita, pedestrian jalan Pantai Kuta dan pembangunan drainase di Jalan Dewi Sri Kuta.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Memasuki Musim Hujan, DLH Bangli Perketat Pengawasan Saluran Air

balitribune.co.id | Bangli - Memasuki musim penghujan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli memperketat pengawasan saluran air dan penanganan sampah liar.Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi banjir dan genangan air akibat saluran air tersumbat sampah. 

Baca Selengkapnya icon click

Warga Lokal Dikenai Tiket, Dewan Minta Tata Laksana Pemungutan Tiket DTW Jatiluwih Dikaji Ulang

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, meminta manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih dan dinas terkait mengkaji kembali tata laksana pemungutan tiket di pintu-pintu masuk kawasan wisata.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kebakaran Dua Rumah Warga di Pesangkan Anyar, Warga Desa Duda Timur Panik

balitribune.co.id | Amlapura - Warga di Banjar Dinas Pesangkan Anyar, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, Minggu (1/11/2026) pagi dibuat panik oleh kobaran api yang membesar dari rumah milik I Nengah Diarta (65) bekerja sebagai PNS, dan I Wayan Widiyanta (40) PNS, warga dusun setempat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.