Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dorong Raih Predikat WBBM 2027, Direktur RSUD Wangaya Dukung Inovasi SIPENA AKSI

SIPENA AKSI
Bali Tribune / INOVASI - pemaparan inovasi SIPENA AKSI oleh RSUD Wangaya, yang digagas oleh I Putu Agus Jayadi, S.IP., M.AP., sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 pada Senin (16/6) di RSUD. Wangaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), terutama di sektor pelayanan publik. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui peluncuran inovasi SIPENA AKSI (Sistem Informasi Pengaduan dan Aspirasi) oleh RSUD Wangaya, yang digagas oleh I Putu Agus Jayadi, S.IP., M.AP., sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025.

Direktur RSUD Wangaya, dr. Anak Agung Made Widiasa SpA MARS, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan tersebut. Saat ditemui pada Senin (16/6), dr Anak Agung Made Widiasa menyampaikan bahwa inovasi SIPENA AKSI menjadi instrumen strategis dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mempercepat pencapaian WBBM secara paripurna di RSUD Wangaya pada tahun 2027.

“Dengan adanya SIPENA AKSI, kami yakin kepercayaan publik terhadap RSUD Wangaya akan semakin meningkat. Masyarakat dapat melihat bahwa ada komitmen nyata dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel,” ujar dr. Anak Agung Made Widiasa

Selebihnya dr. Anak Agung Made Widiasa juga menegaskan bahwa keberadaan inovasi ini mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan profesional, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Denpasar.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan mendukung sepenuhnya inovasi ini demi pelayanan publik yang lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, I Putu Agus Jayadi, selaku penggagas inovasi, menjelaskan bahwa SIPENA AKSI hadir sebagai jawaban atas pentingnya mekanisme penanganan aspirasi masyarakat yang cepat, tepat, dan terukur. Sistem ini juga sekaligus menjadi ruang bagi keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

“SIPENA AKSI bukan sekadar sistem digital, tetapi merupakan langkah nyata menuju birokrasi yang terbuka dan responsif. Ini adalah wujud keseriusan dalam menciptakan layanan publik yang bersih dan melayani,” tegas Agus Jayadi.

Selebihnya Agus Jayadi berharap, melalui inovasi ini, partisipasi publik semakin meningkat, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara di lingkungan RSUD Wangaya.

wartawan
HEN
Category

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.