Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bali Dukung Sandiaga Uno Berkantor di Bali

Bali Tribune/Menteri Sandiaga Uno saat kunjungan kerja ke STP Bali.
balitribune.co.id |  Denpasar - Soal rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekraf) Sandiaga Uno yang akan berkantor di Bali, disambut baik DPRD Provinsi Bali. Diharapkan dapat membangun pariwisata Pulau Dewata ini yang terdampak pandemi Covid-19.
 
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan Bali yang sudah dikenal dengan pariwisata budaya ini tidak butuh wisata halal. Tanpa membawa konsep wisata halal, Ia berharap rencana Sandiaga Uno berkantor di Bali itu akan berdampak baik bagi pemulihan pariwisata Bali.
 
"Mudah-mudahan ada (dampak baik bagi pemulihan pariwisata Bali), asal jangan bawa pariwisata halal. Kita tidak butuh itu di Bali," tegas Adi Wiryatama.
 
Hal yang sama ditegaskan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. Ketua DPD partai Golkar Provinsi Bali  ini meminta Sandiaga Uno untuk tidak lagi mewacakan wisata halal untuk diterapkan di Bali. Terkait rencana Sandiaga Uno berkantor di Bali, ia mendukungnya.
 
"Kami apresiasi langkah tersebut (rencana Sandiaga Uno berkantor di Bali), sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah pusat. Kami berharap kebijakan tersebut berdampak nyata terhadap pemulihan pariwisata. Dan mohon agar dihentikan wacana wisata halal khusus untuk Bali," kata Sugawa Korry.
 
Untuk diketahui, isu wisata halal kembali menjadi polemik akhir tahun lalu setelah Sandiaga Uno mewacanakannya usai dirinya dilantik sebagai Menparekraf. Sejumlah pihak keberatan dengan konsep wisata halal ini, terutama jika itu diterapkan di Bali.
 
Sebelumnya, saat kampanye Pilpres 2019, Sandiaga Uno juga melontarkan wacana wisata halal di Bali, yang juga menuai keberatan banyak pihak ketika itu. Namun, usai bertemu gubernur Bali Wayan Koster akhir Desember lalu, Sandiaga Uno menegaskan Bali tetap dengan pariwisata budayanya, bukan wisata halal.
 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suyasa menilai, rencana Sandiaga Uno berkantor di Bali sebagai sebuah terobosan yang patut didukung. Dengan berkantor di Bali, Sandiaga Uno, kata dia, bisa melihat langsung kondisi pariwisata Bali.
 
"Saya kira bagus juga kalau Pak Sandiaga mau berkantor di Bali. Beliau bisa secara langsung melihat bagaimana keadaan pariwisata Bali pada saat pandemi, walaupun secara keseluruhan termasuk pariwisata internasional belum bisa dibuka, paling tidak dampaknya di pariwisata lokal. Pak Sandiaga yang punya folower jutaan itu bisa juga menjadi magnet bagi wisatawan yang akan melancong ke Bali," ujarnya.
 
Selain itu, lanjut dia, dengan merasakan sendiri kondisi pariwisata Bali saat pandemi seperti sekarang, diharapkan bisa menelurkan kebijakan untuk menggairahkan kembali pariwisata Bali.
 
Sebab, saat berkantor di Bali pastinya Sandiaga Uno akan sering bertemu dan berdiskusi dengan para pelaku wisata. Dengan melihat dan merasakan sendiri bagaimana keadaan pariwisata di Bali tentunya akan membuat suatu kebijakan dan strategi yang bisa membangkitkan gairah pariwisata, dan bisa membangkitkan semangat teman-teman pelaku wisata di Bali.
 
Ketua Komisi II DPRD Bali yang membidangi urusan Ekonomi dan Pariwisata, IGK Kresna Budi, juga mendukung rencana Sandiaga Uno berkantor di Bali. "Setidaknya beliau bisa lebih sering berdiskusi bersama pemangku kebijakan di Bali serta para pengusaha Bali seperti HIPMI, KADIN, ASITA, dan lainnya, yang nantinya bisa dicari solusi yang terbaik buat Bali," ujar Ketua DPD Golkar Buleleng ini.
 
Wakil Ketua Komisi  DPRD Bali dari partai Demokrat, Utami Dwi Suryadi, menambahkan, dengan berkantor di Bali Sandiaga Uno bisa melihat dan merasakan langsung kondisi di lapangan, dan selanjutnya bisa membuat kebiajakan yang aplikatif bagi pemulihan pariwisata pulau Dewata ini.
 
Sementara itu, mentri yang baru ditunjuk ini diketahui mengunjungi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Kamis (28/1) lalu. Hal ini sejalan dengan rencananya berkantor di pulau yang diberkati para Dewa Dewi, ini.
wartawan
Redaksi
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.