balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah perlu memberi perhatian serius pada sektor pertanian di tengah kondisi perekonomian Pariwisata yang kian terpuruk.
Hal itu disampaikan Komunitas Cinta Pertanian Indonesia (Petisi 45) saat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Bali. Diterima Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, mereka meyakinkan bahwa sektor pertanian akan tetap eksis dalam kondisi apapun.
"Pariwisata industri yang sangat sensitif. Sisi lain pertanian sektor primer sampai kapanpun akan tetap eksis. Kami ingin meyakinkan pemprov Bali melakukan perubahan besar terhadap kelangsungan pertanian," kata Ketua Umum Petisi 45 I Nyoman Bhaskara.
Lebih lanjut ia mengatakan, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang yang bergelut di sektor pertanian. Pihaknya berharap ada pendampingan yang riil kepada petani, khususnya bagaimana bertani secara efektif.
Selain itu, pemerintah perlu membeli hasil pertanian. "Ketika sudah berhasil, pemerintah harus ikut andil membeli produksi dengan harga yang fair," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, semua masukan Petisi 45 akan dijadikan bahan pembahasan bersama legislatif dengan eksekutif kedepannya. Ia menegaskan, sektor pertanian harus dilindungi, dan dibangkitkan dengan sistem pertanian yang lebih modern.
"Pertanian ini harus dilindungi dan dibangkitkan melalui sistem pertanian yang modern menggunakan IT industri pertanian. Ditambahkan dengan mulai dirancang riset dan devepelment," katanya.
Ia juga setuju dengan masukan dari Petisi 45 terkait Perda Subak. Namun, menurut dia, harus melalui mekanisme, termasuk dalam penganggarannya yang berkaitan dengan pertanian.
"Untuk Perda subak kami setuju melalui mekanisme. Perda itu perlu revisi, karena ada hal- hal yang harus dilakukan perubahaan. Kami diskusikan dengan eksekutif akan dibahas termasuk anggarannya," beber Sugawa Korry.
